MetronusaNews.id | Pesisir Barat – Bupati Pesisir Barat, Dedi Irawan, memberikan ultimatum kepada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera menuntaskan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Lampung. Penegasan tersebut disampaikan saat memimpin rapat pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2025 di Ruang Rapat Payung Agung, Lantai IV Kompleks Perkantoran Pemkab Pesisir Barat, Rabu (3/6/2026).
Dalam rapat yang dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Ir. Armand Achyuni, Kepala Inspektorat Unzir, S.P., seluruh kepala OPD, serta camat se-Kabupaten Pesisir Barat itu, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut tidak boleh membuat jajaran pemerintah daerah lengah.
“Jangan jadikan opini WTP sebagai alasan untuk berpuas diri. Seluruh rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti secara serius, cepat, tepat, dan tuntas. Tidak boleh ada yang diabaikan,” tegas Dedi Irawan.
Menurut Bupati, hasil pemeriksaan BPK merupakan instrumen penting dalam mengukur kualitas tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Karena itu, setiap temuan harus dijadikan bahan evaluasi untuk memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.
Dedi Irawan juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk memperkuat koordinasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, serta memastikan setiap program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Selain itu, Inspektorat Daerah diminta terus melakukan pendampingan dan pengawasan secara intensif agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan dapat diselesaikan tepat waktu dan tidak menjadi temuan berulang di masa mendatang.
“Prestasi WTP adalah kebanggaan bersama, namun yang lebih penting adalah menjaga kepercayaan masyarakat melalui pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab,” ujar Bupati.
Mengakhiri arahannya, Dedi Irawan mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjadikan hasil pemeriksaan BPK sebagai momentum memperkuat reformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan berwibawa di Kabupaten Pesisir Barat.