MetronusaNews.id | Serang, Banten – Komisi II DPRD Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi dan evaluasi Triwulan I Tahun Anggaran 2026 bersama mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (12/5/2026), di ruang rapat Komisi II DPRD Banten.
Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Banten, Eko Susilo selaku Koordinator Komisi II DPRD Banten.
Sejumlah OPD yang hadir di antaranya Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten, Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan Provinsi Banten, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten, serta Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten.
Dalam rapat tersebut, Komisi II DPRD Banten menyoroti capaian realisasi program serta tingkat penyerapan anggaran pada triwulan pertama tahun 2026.
Evaluasi dilakukan sebagai langkah pengawasan agar pelaksanaan program pembangunan daerah dapat berjalan sesuai target yang telah ditetapkan.
Ketua Komisi II DPRD Banten, Iip Makmur, mengatakan evaluasi rutin menjadi bagian penting dalam memastikan efektivitas penggunaan APBD serta mendorong percepatan realisasi program di setiap OPD.
“Kami ingin memastikan program-program pemerintah berjalan sesuai perencanaan, baik dari sisi administrasi, realisasi fisik maupun serapan anggaran. Evaluasi ini juga menjadi bahan untuk melihat kendala yang masih dihadapi OPD,” ujarnya.
Ia menambahkan, beberapa OPD dinilai telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menjalankan program kerja di awal tahun 2026. Namun, pihaknya tetap meminta OPD yang realisasi anggarannya masih rendah agar segera melakukan percepatan.
Menurutnya, optimalisasi penyerapan APBD memiliki dampak besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten.
“Perputaran ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh realisasi anggaran. Karena itu kami berharap seluruh OPD dapat memaksimalkan pelaksanaan program agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Iip Makmur.
Komisi II DPRD Banten juga berharap sinergi antara legislatif dan OPD terus diperkuat demi terciptanya tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.