KETIKA KEKUASAAN TAK MEMUTUSKAN, SIAPA YANG HARUS MENANGGUNG?

  • Bagikan

Oleh: Rustami Alfaroqi, S.H., M.H. LEX NOBLE Advocates & Legal Consultants

MetronusaNews.id | Bandar Lampung –
Unit Penunjang Akademik Bimbingan dan Konseling (UPA BK) Universitas Lampung hadir untuk mendukung kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis warga kampus melalui layanan bimbingan, konseling, konsultasi psikologis, pendampingan, serta penyediaan fasilitas layanan yang relevan. Fungsi pelayanan ini tidak sama dengan mandat investigasi: UPA BK tidak memiliki kewenangan inheren untuk menyelidiki, memeriksa, atau memutus perkara kekerasan seksual; tugas penanganan formal berada pada Satgas PKKPT dan pejabat berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Karena itu, ketika unit yang memberikan dukungan psikologis dan fasilitas justru diminta memikul tanggung jawab atas proses dan keputusan di luar mandatnya, pertanyaan tentang keadilan organisasi tidak dapat dihindari: apakah kebijakan dan relasi kuasa sedang merendahkan martabat unit fungsional yang seharusnya dilindungi dan diberdayakan?

Penanganan dugaan kekerasan di kampus bukan hanya ujian terhadap Satgas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (PKKPT). Ia menguji apakah universitas mampu memisahkan tugas pemeriksaan, dukungan layanan, koordinasi pimpinan, keputusan administratif, dan kewajiban pemulihan korban. Ketika batas itu kabur, korban dapat kehilangan kepastian; petugas kehilangan perlindungan organisasi; dan pimpinan kehilangan legitimasi moral.

Membantu Bukan Mengambil Alih: Metafora yang Mengungkap Cacat Tata Kelola

Dokumen “Analisis Akuntabilitas UPA BK dan Satgas PPKPT Unila” memakai analogi yang menggugah: orang tua menitipkan sebagian kebutuhan anak kepada tetangga, lalu tetangga yang telah membantu justru diminta memikul seluruh tanggung jawab pengasuhan. Metafora ini bukan untuk mengecilkan tugas Satgas atau membebaskan UPA BK dari evaluasi. Pesannya lebih mendasar: tempat memberikan bantuan tidak otomatis menjadi sumber kewenangan, dan solidaritas bukanlah penyerahan mandat.

UPA Bimbingan dan Konseling memiliki fungsi layanan konsultasi, mediasi, penyuluhan, pendampingan, dan urusan pendukung menurut ketentuan organisasi Unila. Satgas PKKPT memiliki mandat khusus dalam pencegahan dan penanganan kekerasan. Ketika UPA BK meminjamkan ruang, personel, atau layanan, kontribusi tersebut harus dihitung sebagai dukungan yang terukur, bukan dibaca seakan unit itu otomatis menjadi atasan Satgas atau pengambil keputusan penanganan perkara.

Dari Keterlambatan Prosedural Menjadi Pertanyaan tentang Kekuasaan

Naskah sumber merujuk Keputusan Rektor Unila Nomor 2173/DST/UN26/KP/2026 tentang susunan Satgas tahun 2026 dan mencatat rekomendasi Satgas pada 6 Oktober serta 8 November 2026, kemudian keputusan Rektor pada 13 November 2026 mengenai pemberhentian sementara seorang pejabat dari jabatan ketua program studi selama pemeriksaan disiplin.

Rangkaian ini tidak membuktikan dengan sendirinya kesalahan pihak tertentu. Namun, ia menunjukkan perbedaan fundamental antara tindakan merekomendasikan dan kewenangan menetapkan keputusan.

Apabila ada masa tunggu, evaluasi harus mengukur interval tiap tahapan: sejak laporan diterima, pemeriksaan diselesaikan, rekomendasi disampaikan, arahan diterbitkan, sampai keputusan dan pemulihan dilaksanakan. Tanpa peta waktu dan kewenangan, kalimat “penanganan lamban” dapat berubah menjadi tuduhan yang salah alamat.

Kekerasan Struktural: Saat Sistem Menghasilkan Ketidakberdayaan

Johan Galtung mengajarkan bahwa kekerasan dapat dibaca bukan hanya sebagai tindakan langsung, tetapi juga sebagai kondisi struktural yang menghalangi terpenuhinya kebutuhan dan potensi manusia. Dalam kampus, risiko itu muncul apabila prosedur tersedia di atas kertas tetapi keputusan menggantung; korban berulang kali mencari kabar; petugas pelayanan tidak dapat menjawab karena kewenangan berada di tangan pihak lain; dan institusi tidak menyediakan jalur eskalasi yang jelas.

Istilah “kekerasan kekuasaan”, “kekerasan kebijakan” dan “pelecehan martabat kelembagaan” dipakai.

Penulis: MunandarEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *