Formas: Dugaan Penyerobotan Lahan Palemboko oleh Sentul City Dinilai Langgar HAM, Polda Jabar Turun ke Lokasi

  • Bagikan

MetronusaNews.id | KABUPATEN BOGOR –– Konflik agraria antara warga Desa Bojong Koneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dengan PT Sentul City Tbk kembali menjadi sorotan. Dugaan penguasaan lahan milik warga oleh pihak pengembang tersebut kini memasuki tahapan penanganan kepolisian setelah penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat melakukan pengecekan langsung ke lokasi sengketa di kawasan wisata Palemboko.

Pengecekan dilakukan bersama Forum Masyarakat Sentul (Formas) pada Selasa (18/11/2026), menyusul laporan polisi yang diajukan pemilik Palemboko Camping Ground, Ozzy Sudiro. Langkah tersebut diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengungkap secara objektif riwayat kepemilikan tanah, dasar hukum klaim masing-masing pihak, serta dugaan aktivitas pembangunan di atas lahan yang masih disengketakan.

Perkara ini tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/1765/IX/2026/SPKT/Polda Jabar tertanggal 19 September 2026. Laporan tersebut telah ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor 1250 tertanggal 30 September 2026.

Ozzy Sudiro mengapresiasi langkah penyidik Ditreskrimum Polda Jabar yang telah merespons laporan dan melakukan pemeriksaan langsung terhadap objek tanah yang disengketakan.

Menurut Ozzy, lahan Palemboko seluas kurang lebih 4,5 hektare yang dikuasainya berdasarkan dokumen kepemilikan dan riwayat perolehan tanah, tiba-tiba diklaim sebagai bagian dari aset PT Sentul City Tbk.

Persoalan tersebut tidak hanya menyangkut lahan miliknya. Sekitar 1,5 hektare tanah yang menurut keterangan warga dimiliki oleh 32 warga di RW 10 Desa Bojong Koneng juga disebut masuk dalam area klaim pengembang. Bahkan, kawasan tersebut disebut bersinggungan dengan fasilitas umum, termasuk masjid dan SDN 06 Bojong Koneng.

Aktivitas Pembangunan di Atas Lahan Sengketa Disorot

Dalam konferensi pers di kawasan Palemboko, Ozzy mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan adanya pemasangan plang kepemilikan oleh PT Sentul City, aktivitas cut and fill, hingga pembangunan bangunan di atas lahan yang diklaim sebagai miliknya.

“Di atas tanah milik saya, PT Sentul City kini mendirikan plang yang menyatakan bahwa bidang tanah tersebut milik mereka, melakukan cut and fill, bahkan mendirikan bangunan. Karena itu, saya terpaksa melaporkan kejadian ini ke Polda Jawa Barat,” ungkap Ozzy, Selasa (18/11/2026).

Ia juga menyebutkan bahwa ketika penyidik melakukan pengecekan, aktivitas pembangunan masih terlihat berlangsung. Sejumlah bangunan telah berdiri, sementara sebagian lahan lainnya masih dalam proses pengurukan dan perataan tanah.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius mengenai dasar hukum aktivitas pembangunan di atas tanah yang sedang dipersoalkan. Publik pun menanti apakah seluruh kegiatan tersebut telah didukung dokumen perizinan dan alas hak yang sah.

Ozzy Beberkan Riwayat Tanah Sejak 1980-an

Ozzy menegaskan bahwa dirinya memiliki dokumen yang menurutnya menjadi dasar kuat atas penguasaan lahan Palemboko. Ia menyebut riwayat tanah tersebut berasal dari tiga girik atas nama Sarta bin Tiong, Juju bin Koneng, dan B. Tumilar.

Tanah tersebut, menurut keterangannya, sebelumnya dibeli oleh seorang purnawirawan jenderal polisi bernama Damanik sebelum akhirnya beralih kepada dirinya sebagai generasi ketiga pemegang hak atas tanah tersebut.

“Kami memiliki dokumen lengkap, mulai dari girik asli yang sudah terdaftar di Agraria sejak tahun 1980-an, akta jual beli notarial, izin bangunan, hingga bukti pelunasan pajak melalui SISMIOP yang rutin kami bayarkan sampai sekarang,” tegasnya.

Ozzy juga mempersoalkan klaim PT Sentul City yang disebut mendasarkan penguasaan lahan pada Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 2.

Menurutnya, SHGB tersebut telah dicabut dan dibatalkan oleh pemerintah. Karena itu, ia meminta aparat penegak hukum dan instansi pertanahan memeriksa secara menyeluruh status hukum sertifikat tersebut, termasuk keputusan pencabutan atau pembatalannya.

“PT Sentul City mengklaim memiliki SHGB Nomor 2. Padahal, berdasarkan informasi dan dokumen yang kami miliki, pemerintah telah mencabut dan membatalkan SHGB tersebut,” ujarnya.

Ia menambahkan, area yang dipersoalkan mencapai kurang lebih enam hektare, mencakup lahan Palemboko seluas 4,5 hektare serta tanah yang diklaim menjadi milik sejumlah warga, termasuk area permukiman, masjid, dan SDN 06 Bojong Koneng.

Ozzy berharap pemeriksaan lapangan yang dilakukan penyidik dapat menghasilkan kepastian hukum dan memberikan perlindungan terhadap warga yang merasa dirugikan.

Warga Mengaku Kehilangan Tanah Puluhan Hektare

Persoalan agraria di Bojong Koneng juga diungkapkan Joni, salah seorang warga yang mengaku kehilangan penguasaan atas tanah seluas kurang lebih 17 hektare.

Joni menduga tanah miliknya telah dikuasai pihak lain yang disebutnya sebagai mafia tanah dan diduga berkaitan dengan klaim PT Sentul City.

“Saya sudah melapor ke mana-mana. Berkas dan bukti kepemilikan tanah juga sudah diserahkan kepada kepolisian, bahkan sampai ke DPR RI. Namun, hasilnya masih nihil. Setelah kasus tanah saya, tidak lama kemudian muncul persoalan tanah Rocky Gerung yang juga bersinggungan dengan Sentul City,” ungkap Joni kepada awak media, Selasa (18/11/2026).

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan yang terjadi di Bojong Koneng bukan sekadar sengketa antara dua pihak, tetapi berpotensi menyangkut persoalan yang lebih luas mengenai perlindungan hak masyarakat atas tanah.

Warga berharap pemerintah dan aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut tanpa kepastian.

Prof. Henry Subiakto: Persoalan Ini Menyangkut Hak Asasi Manusia

Dalam konferensi pers Formas menggugat Sentul City, Prof. Henry Subiakto turut menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan agraria yang dialami masyarakat di kawasan Sentul.

Sebagai warga Sentul sekaligus pengurus Formas, Henry menyatakan bahwa perjuangan mempertahankan hak masyarakat atas tanah merupakan bagian dari upaya menegakkan keadilan.

“Itu bukan rahasia lagi jika kita bicara Sentul City. Sebagai warga Sentul dan pengurus Formas, tentunya saya berkewajiban membela hak warga Sentul untuk melakukan perlawanan,” tegas Henry.

Ia menilai, apabila dugaan penguasaan tanah warga tanpa dasar hukum yang sah terbukti, persoalan tersebut tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum pertanahan, tetapi juga berpotensi menjadi persoalan hak asasi manusia (HAM).

Menurutnya, hak atas kepemilikan pribadi merupakan hak yang dilindungi konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan prinsip-prinsip Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).

Perlindungan terhadap hak milik, lanjutnya, tidak boleh diabaikan. Terlebih apabila dalam proses penguasaan tanah terdapat dugaan intimidasi, kekerasan, atau tindakan lain yang merugikan masyarakat.

Kuasa Hukum Formas Minta Penyidik Periksa Seluruh Alas Hak

Sementara itu, kuasa hukum Formas, JS Simatupang, menilai terdapat sejumlah hal yang perlu didalami dalam klaim kepemilikan tanah oleh PT Sentul City Tbk.

Ia meminta penyidik Polda Jawa Barat tidak hanya berpatokan pada klaim sepihak, tetapi juga menelusuri seluruh dokumen alas hak, riwayat perolehan tanah, administrasi pertanahan, serta bukti penguasaan fisik di lapangan.

“Bukti kepemilikan klien kami sangat kuat dan tercatat sejak era 1980-an. Karena itu, klaim dari pihak pengembang harus diuji secara menyeluruh. Kami meminta proses hukum ini dijalankan secara objektif dan profesional demi memberikan kepastian hukum bagi klien kami,” tegas JS Simatupang.

Formas berharap penyidik dapat mengungkap secara terang apakah terdapat dugaan tindak pidana dalam proses penguasaan lahan tersebut, termasuk menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila ditemukan pelanggaran hukum.

Formas Desak Konflik Agraria Dituntaskan

Formas menegaskan bahwa konflik agraria antara warga dan PT Sentul City tidak boleh terus dibiarkan tanpa penyelesaian yang jelas. Organisasi tersebut berharap persoalan ini mendapatkan perhatian serius dari institusi kepolisian, pemerintah, serta instansi pertanahan.

Formas juga berharap di era kepemimpinan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, penanganan konflik agraria yang melibatkan masyarakat dan korporasi dapat dilakukan secara transparan, profesional, serta memberikan rasa keadilan bagi masyarakat kecil.

Kasus Palemboko menjadi ujian bagi aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa kekuatan korporasi tidak boleh mengesampingkan hak-hak masyarakat yang memiliki dasar kepemilikan tanah.

Jika dugaan penyerobotan, perusakan, maupun penguasaan tanah tanpa hak terbukti melalui proses hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebaliknya, seluruh klaim kepemilikan dari masing-masing pihak juga harus diuji berdasarkan bukti dan keputusan hukum yang sah.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya meminta konfirmasi dan klarifikasi kepada pihak PT Sentul City Tbk terkait tudingan serta klaim kepemilikan lahan yang disampaikan Ozzy Sudiro, warga, dan Formas. Hak jawab dan klarifikasi pihak perusahaan tetap terbuka untuk dimuat secara proporsional.

MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya.

Penulis: TimEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *