GMPB Desak Transparansi Proyek Jembatan Kali Pesanggrahan dan Situ Nanggerang, Kualitas Konstruksi dan Anggaran Dipertanyakan

  • Bagikan

MetronusaNews.id | Bogor – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) menyoroti pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan dan Jembatan Situ Nanggerang di Kabupaten Bogor. Organisasi mahasiswa dan pemuda tersebut mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor membuka secara transparan dokumen kajian teknis, spesifikasi pekerjaan, nilai kontrak, hingga rincian penggunaan anggaran kedua proyek tersebut.

GMPB menilai pembangunan infrastruktur yang menggunakan uang negara tidak boleh hanya berorientasi pada penyelesaian pekerjaan dan penyerapan anggaran. Aspek kualitas konstruksi, ketahanan bangunan, keselamatan masyarakat, serta akuntabilitas penggunaan anggaran harus menjadi prioritas utama.

Ketua GMPB, M. Ikbal, menegaskan bahwa pihaknya memiliki sejumlah pertanyaan serius terkait pelaksanaan pembangunan kedua jembatan tersebut, khususnya Jembatan Kali Pesanggrahan yang diduga memanfaatkan kembali abutmen atau struktur penyangga jembatan lama untuk menopang konstruksi lantai jembatan baru.

Pernyataan tersebut disampaikan pada Rabu (18/11/2026).

“Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi mengabaikan kualitas dan keselamatan masyarakat. Kami mempertanyakan secara serius penggunaan abutmen lama pada pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan. Apakah struktur tersebut sudah melalui pemeriksaan teknis dan dinyatakan layak untuk menopang konstruksi baru?” tegas M. Ikbal.

Menurutnya, penggunaan struktur lama dalam pembangunan jembatan baru harus didasarkan pada kajian teknis yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemeriksaan harus mencakup kondisi fisik struktur, kekuatan material, kondisi pondasi, serta kemampuan abutmen menahan beban konstruksi sesuai perencanaan.

GMPB meminta Dinas PU tidak hanya memberikan penjelasan secara lisan, tetapi juga membuka dokumen hasil pemeriksaan dan kajian teknis kepada publik.

“Kami mendesak dilakukan pengujian laboratorium maupun uji kelayakan teknis terhadap abutmen lama Jembatan Kali Pesanggrahan. Jangan hanya mengandalkan asumsi bahwa struktur tersebut masih layak digunakan. Harus ada hasil pemeriksaan yang jelas dan bisa diuji secara teknis. Keselamatan masyarakat tidak boleh dipertaruhkan,” lanjutnya.

Penggunaan Anggaran Dipertanyakan, Jangan Sampai Ada Pemborosan

Selain aspek konstruksi, GMPB turut mempertanyakan efisiensi penggunaan anggaran pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan.

Menurut M. Ikbal, apabila struktur lama memang dimanfaatkan kembali, Dinas PU harus menjelaskan dasar perencanaan teknis, perhitungan volume pekerjaan, spesifikasi konstruksi, serta komponen anggaran yang dialokasikan dalam kontrak.

“Transparansi anggaran bukan sekadar formalitas administratif. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Kami ingin memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar sesuai dengan volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan nilai kontrak. Jangan sampai ada potensi pemborosan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

GMPB menilai keterbukaan informasi menjadi penting agar masyarakat dapat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan sekaligus memastikan hasil pekerjaan memiliki kualitas sesuai standar yang dipersyaratkan.

Jembatan Situ Nanggerang Juga Disorot, GMPB Desak Evaluasi dan Audit

Sorotan GMPB tidak hanya tertuju pada Jembatan Kali Pesanggrahan. Pembangunan Jembatan Situ Nanggerang juga menjadi perhatian serius organisasi tersebut.

M. Ikbal mendesak agar dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan proyek, termasuk pemeriksaan kesesuaian nilai kontrak, progres fisik, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, serta realisasi penggunaan anggaran.

“Kami mendesak pembangunan Jembatan Situ Nanggerang mendapatkan pengawasan serius. Harus dipastikan pekerjaan berjalan sesuai kontrak dan target waktu yang telah ditetapkan. Jangan sampai terjadi keterlambatan, pekerjaan terbengkalai, atau bahkan tidak selesai sesuai batas waktu kontrak pada tahun anggaran berjalan,” ungkapnya.

GMPB juga meminta aparat pengawasan internal pemerintah maupun pihak berwenang melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan fisik, dan realisasi anggaran.

Menurutnya, proyek infrastruktur yang dibiayai uang rakyat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas, bukan hanya dari sisi administrasi, tetapi juga kualitas hasil pekerjaan di lapangan.

Komisi III DPRD Kabupaten Bogor Diminta Turun ke Lapangan

GMPB turut mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Bogor agar tidak pasif dalam menyikapi persoalan tersebut. Fungsi pengawasan legislatif dinilai harus dijalankan secara maksimal, termasuk melakukan peninjauan langsung terhadap kedua lokasi pembangunan jembatan.

“Komisi III DPRD Kabupaten Bogor harus hadir menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi turun langsung melihat kondisi pekerjaan di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada evaluasi dan tindak lanjut yang nyata,” tegas M. Ikbal.

GMPB menilai pengawasan langsung diperlukan untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan kontrak yang telah disepakati.

GMPB Siapkan Aksi Unjuk Rasa, Tujuh Tuntutan Disampaikan

Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, GMPB menyatakan akan menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bogor.

Dalam aksi tersebut, GMPB membawa tujuh tuntutan utama:

  1. Mendesak Dinas PU Kabupaten Bogor membuka dokumen kajian teknis pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan kepada publik.
  2. Mendesak dilakukannya pengujian laboratorium dan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap abutmen lama Jembatan Kali Pesanggrahan.
  3. Mendesak transparansi nilai kontrak, rincian anggaran, spesifikasi teknis, serta volume pekerjaan pembangunan kedua jembatan.
  4. Mendesak audit dan evaluasi penggunaan anggaran serta progres fisik pembangunan Jembatan Situ Nanggerang.
  5. Mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meningkatkan pengawasan dan melakukan peninjauan langsung terhadap kedua proyek tersebut.
  6. Meminta pertanggungjawaban pihak-pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian, atau indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan.
  7. Mendesak pemeriksaan terhadap Kepala Bidang Pembangunan Jalan dan Jembatan (PJJ) Dinas PU Kabupaten Bogor selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), terkait pelaksanaan dan pengendalian proyek sesuai kewenangannya.

Menutup pernyataannya, M. Ikbal menegaskan bahwa langkah GMPB bukan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan setiap proyek infrastruktur dilaksanakan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan. Kami hadir bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar. Infrastruktur dibangun menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak mengetahui kualitas pekerjaan dan pertanggungjawaban anggarannya. Jangan sampai jembatan dibangun, anggaran dihabiskan, tetapi persoalan kualitas konstruksi dan keselamatan masyarakat justru diabaikan,” pungkasnya.

Kini, publik menunggu keterbukaan Dinas PU Kabupaten Bogor. Apakah seluruh tahapan pembangunan kedua jembatan tersebut telah sesuai dengan kajian teknis, spesifikasi, dan kontrak pekerjaan? Transparansi dan penjelasan resmi dari pihak terkait menjadi penting agar tidak muncul spekulasi serta kecurigaan di tengah masyarakat.

Penulis: SyarifEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *