Oknum Perangkat Desa Diduga Duduki Kursi Komite SDN 1 Kedungwuluh, Langgar PP 75/2016

  • Bagikan

MetronusaNews.id | Pangandaran — Dugaan pelanggaran terhadap aturan main Komite Sekolah kembali terjadi di Kabupaten Pangandaran. Seorang oknum perangkat Desa Kedungwuluh, Kecamatan Padaherang, diduga kuat telah menjadi bagian dari kepengurusan Komite Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kedungwuluh. Tidak hanya menduduki jabatan struktural di komite, oknum tersebut juga disorot karena keterlibatannya yang signifikan dalam pembangunan revitalisasi di lingkungan sekolah tersebut.Senin 16 November 2026

Berdasarkan penelusuran, keterlibatan perangkat desa dalam kepengurusan komite ini inisial (H) selaku perangkat desa kedungwuluh yang menjadi komite mengaku saya keterlibatan di sini di pembangunan revitalisasi selaku anggota komite…singkatnya

Dan tentunya akan memunculkan pertanyaan serius terkait kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Pasalnya, aturan mengenai Komite Sekolah telah diatur secara eksplisit dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016.

Dalam regulasi tersebut, khususnya Pasal 4 ayat (3), disebutkan secara tegas mengenai pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota Komite Sekolah. Aturan itu menyebutkan bahwa anggota Komite Sekolah tidak dapat berasal dari unsur pemerintah desa, forum koordinasi pimpinan kecamatan, forum koordinasi pimpinan daerah, anggota DPRD, serta pihak-pihak lain yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pendidikan .

Keberadaan perangkat desa di dalam struktur komite dinilai telah menabrak batas norma tersebut. Meskipun Kepala Desa memiliki posisi sebagai Pembina Komite Sekolah sesuai Pasal 5, namun hal itu berbeda konteksnya dengan keanggotaan aktif dalam kepengurusan yang dilarang oleh Pasal 4 ayat (3). Kondisi ini memicu spekulasi adanya potensi konflik kepentingan (conflict of interest), terutama karena yang bersangkutan juga terlibat dalam proyek fisik revitalisasi sekolah.

Keterlibatan oknum perangkat desa dalam pembangunan revitalisasi SDN 1 Kedungwuluh dinilai semakin memperkeruh situasi. Masyarakat mempertanyakan independensi dan fungsi pengawasan dari Komite Sekolah. Jika komite yang seharusnya menjadi wadah partisipasi masyarakat untuk mengawasi dan mendukung mutu pendidikan justru diisi oleh pihak yang memiliki kewenangan eksekutif di tingkat desa serta terlibat dalam proyek, maka fungsi kontrol menjadi lemah.

Praktik semacam ini bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Sebelumnya, kasus serupa juga sempat mencuat di Kabupaten Pangandaran.di mana keterlibatan perangkat desa dalam komite sekolah serta proyek revitalisasi menjadi sorotan publik karena diduga melanggar ketentuan yang sama., Hal ini menunjukkan adanya pola yang perlu mendapat perhatian serius dari Dinas Pendidikan setempat.

Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Pangandaran untuk segera turun tangan memeriksa legalitas kepengurusan Komite SDN 1 Kedungwuluh. Jika terbukti melanggar Permendikbud 75/2016, komite berasal dari perangkat desa SK nya cacad hukum dan dianggap tidak sah oleh dinas terkait.maka komite tersebut harus dibentuk ulang sesuai prosedur yang berlaku demi menjaga marwah pendidikan dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang di kemudian hari.

Penulis: UjangEditor: Redaksi
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *