MetronusaNews.id | PESISIR BARAT – Penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Polres Pesisir Barat menjadi objek pemantauan dan evaluasi Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung bersama Tim Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Lampung, Jumat (30/10/2026).
Kunjungan tersebut tidak sekadar menjadi agenda koordinasi kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya memastikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan peraturan yang berlaku.
Dalam kegiatan itu, tim gabungan melakukan peninjauan terhadap sejumlah aspek pelayanan publik, mulai dari standar operasional prosedur (SOP), kelengkapan sarana dan prasarana, mekanisme pelayanan masyarakat, hingga kesiapan personel dalam memberikan pelayanan kepolisian.
Sejumlah fasilitas pelayanan turut menjadi perhatian, termasuk Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) yang merupakan salah satu pintu utama masyarakat dalam memperoleh layanan kepolisian.
Pengawasan tersebut menjadi penting mengingat kualitas pelayanan publik tidak cukup hanya ditunjukkan melalui kelengkapan fasilitas dan keberadaan standar prosedur, tetapi juga harus tercermin dari kemudahan akses, kecepatan, transparansi, serta kepastian pelayanan yang diterima masyarakat.
Tim Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung bersama Itwasda Polda Lampung juga melakukan koordinasi dan memberikan masukan sebagai bahan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Polres Pesisir Barat.
Kapolres Pesisir Barat AKBP Rinto Haivan Simbolon, S.E., S.I.K., M.H., menyambut baik kunjungan tersebut. Ia berharap kegiatan pengawasan dan evaluasi ini dapat menjadi motivasi bagi seluruh personel untuk terus melakukan pembenahan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Polres Pesisir Barat menyatakan komitmennya untuk mewujudkan pelayanan kepolisian yang profesional, transparan, akuntabel, responsif, dan humanis.
Catatan Redaksi:
Kunjungan Ombudsman dan Itwasda ini sekaligus menjadi momentum evaluasi bagi Polres Pesisir Barat. Sebab, ukuran keberhasilan pelayanan publik bukan semata-mata kelengkapan fasilitas maupun administrasi, melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, jelas, dan sesuai dengan haknya.
Metronusanews.id – Aktual, Tajam, dan Terpercaya.