Metronusa News, Pesisir Barat — Bupati Pesisir Barat menghadiri Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pesisir Barat dalam rangka penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Usul Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Gedung DPRD Kabupaten Pesisir Barat pada Senin (6/10).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Wakil Bupati, unsur Forkopimda Pesisir Barat dan Lampung Barat, tenaga ahli fraksi DPRD, Sekretaris Daerah, pejabat tinggi pratama, administrator dan pengawas di lingkungan Pemkab, para camat, lurah, peratin, serta insan pers dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Bupati Pesisir Barat menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta anggota DPRD atas dukungan dan kerja sama yang baik dengan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat dalam menyukseskan berbagai program pembangunan daerah.
Usul kepada daerah kabupaten pasisir barat tahun anggaran 2025 , menyampaikan apresiasi dan pejabat terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan segenap anggota dewan yang terhormat yang telah memberikan dukungan dan kerjasama yang baik bersama-sama pemerintah kabupaten di dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan pembangunan di kabupaten pesisir barat yang salah satunya dalam berkualitas dalam kesempatan ini kami menyampaikan penjelasan terhadap empat Raperda anggaran 2025 ,perangkat daerah merupakan unsur penting dalam mendukung kinerja pemerintah menyelenggaraan pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah namun demikian dalam praktiknya struktur dan susunan rangka daerah yang banyak mengalami pembengkakan yang tidak profesional terhadap kebutuhan kapasitas kristal serta ruang kerja yang ada evaluasi dan tidak hanya susunan perangkat daerah muncul sebagai solusi strategi dalam menjawab pertanyaan tersebut gagal hukum yang mengatur pembentukan daerah secara undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah lebih lanjut tentang pemerintah nomor 18 tahun 2014 tentang perangkat daerah menjadi pedoman teknik dalam melakukan teratur perangkat daerah sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah regulasi ini mendorong pemerintah dalam menyusun perangkat organisasi dan sesuai dengan tempat kerja potensi daerah dan kemampuan keuangan negara berdasarkan wilayah dataran maka perlu untuk merencanakan peraturan tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada hakekatnya dibuat untuk memberitahu anda pendukung dan berdoa kepada pemerintah daerah kabupaten pesisir Barat Pancasila dan undang-undang dasar 1945 yang mengatakan pentingnya pemenuhan kebutuhan dasar peningkatan kualitas hidup serta lingkungan alam negara oleh sebab itu penyediaan bahan yang cukup merata bergizi aman dan berkelanjutan pertama pembangunan nasional maupun internasional kabupaten Bekasi Barat memiliki tanggung jawab untuk mendukung ketahanan masyarakat yang melalui 24 pemanfaatan potensi sumber daya lokal sekaligus dengan kekuatan ini dan tidak merata distribusi berjalan dengan latar nomor 15 tahun 2017 tentang ketahanan pangan dan peneliti diperlukan rekomendasi daerah kabupaten atau daerah mengenai tata cara penyelenggaraan ke dalam ruangan kehadiran peraturan ini di halaman utama pokok bagi masyarakat dalam kondisi normal maupun tetap memperhatikan kemandirian daerah dalam pembentukan penyediaan perumahan di Indonesia dengan tujuan menyediakan pekerjaan yang layak dan terjangkau dalam perkembangannya pembangunan perumahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah tetapi juga oleh Jakarta namun nomor orang tidak bisa diceritakan dari kebutuhan para penderita umum seperti jalan kereta ke air bersih listrik dan ruang terbuka yang menjadi fasilitas di kabupaten pesisir Barat pertumbuhan perumahan yang dekat dengan aturan yang jelas mengenai penyerahan rata-rata umum dari penumpang pemerintah daerahnomor 9 tahun 2009 tentang pedoman penyerahan PSU perumahan dengan adanya regulasi darah diharapkan memberikan kepastian hukum serta terwujudnya perumahan yang layak bapak perhimpunan dewan yang saya mulia Barat undang-undang nomor 2 tahun 2012 merupakan salah satu kabupaten komputer provinsi Lampung masalahnya masalah utama yang paling muncul di daerah pemekaran telah menurun katanya sistem pengelolaan hukuman yang terbaik kurangnya sumber daya manusia terlebih masyarakat dengan kondisi aktual di tingkat daerah yang masih menghadapi negara teknis berkurang dan cultural dalam praktiknya banyak arti penting tidak perlu berkomunikasi dengan baik rentan hilang atau tidak dapat diatur saat ini menunjukkan hal ini tentu berdampak pada pelayanan komik pengambilan keputusan bersama senjata serta pelaksanaan prinsip pemerintahan yang baik berdasarkan wilayah di atas matamu untuk melakukan penjara tentang penyelenggaraan partai politik pemerintahan kabupaten Bekasi Barat rapat walaupun ada orang yang terhormat demikian yang dapat kami sampaikan pada rapat Paripurna ini.
“Kerja sama ini sangat penting, terutama dalam penyusunan produk hukum daerah yang berkualitas dan berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Bupati.
