MetroNusaNews.id | Lampung Utara-Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (DPD LPM) Kabupaten Lampung Utara menggelar Musyawarah Daerah (Musda) Perdana yang digelar di Gedung Mustika Queen Kotabumi, Senin (15/9/2026).
Musda digelar dalam rangka pengesahan sekaligus pelantikan struktur kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPM Kabupaten Lampung Utara yang baru saja dibentuk.
Acara dihadiri sekaligus dibuka secara resmi oleh Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si. Selain itu turut hadir Ketua DPRD Lampung Utara, Yusrizal, S.T., Assisten 1 Setdakab Lampung Utara, Drs. Mat Soleh, M.Pd, Kajari Lampung Utara, Forkopimda Lampung Utara dan juga Ketua DPD LPM Provinsi Lampung beserta jajaran pengurus, serta tamu undangan lainnya
Tujuan utama digelarnya Musyawarah Daerah (Musda) perdana Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah untuk membentuk struktur kepengurusan definitif yang pertama di tingkat Kabupaten Lampung Utara, menyusun program kerja awal organisasi, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam pembangunan.
Hasil Musda menetapkan dan melantik Drs. Hi. Kadarsyah, M.M., sebagai Ketua DPD LPM Kabupaten Lampung Utara, Samsi Eka Putra, S.H., sebagai Sekretaris dan Jauhari Saleh, S.E., sebagai bendahara untuk periode 2026 – 2031.
Bupati Lampung Utara, Dr. Ir. Hamartoni Ahadis, M.Si., dalam sambutannya berharap kehadiran LPM bisa bersinergi dengan pemerintah daerah serta memberikan kontribusi dan masukan untuk kemajuan Kabupaten Lampung Utara.
“Kami berharap pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang baru dilantik dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Musda yang mengusung tema “Optimalisasi Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Mitra Strategis Pemerintah Dalam Mengawal Pembangunan Partisipatif” menegaskan kedudukan LPM sebagai mitra strategis, kolaborator, dan jembatan penghubung antara pemerintah daerah dengan masyarakat untuk menyukseskan pembangunan.
Melalui tema ini, hubungan kerja yang dibangun bersifat kemitraan (sejajar/sinergis), bukan sebagai lembaga politik ataupun oposisi pemerintah.