MetronusaNews.id, CILACAP โ Papan informasi proyek Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMP Negeri 1 Wanareja, Kecamatan Wanareja, Kabupaten Cilacap, menuai sorotan warga. Di papan proyek tersebut diduga tercantum logo Kejaksaan dan Inspektorat disertai tulisan larangan masuk.
Berdasarkan pantauan Tim Media di lokasi, Jumat 21/08/2026, proyek ini merupakan Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026. Nilai bantuan Rp698.606.000 bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2026. Pelaksana adalah Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan dengan waktu pelaksanaan 120 hari kalender, 12 Agustus s/d 09 Desember 2026.
Pada papan informasi tertulis “DILARANG MASUK!” dan diduga terdapat logo Kejaksaan serta Inspektorat.
Tim media telah melakukan konfirmasi kepada AP Kepala Sekolah SMP Negeri SATU ATAP 1 Wanareja, melalui pesan whatsapp. Sangat di sayangkan hingga berita ini ditayangkan belum ada jawaban resmi dari AP, Sabtu 22/08/2026.
Hasil konfirmasi dengan AM Kepala Inspektorat.
“AM, Kepala Inspektorat Kabupaten Cilacap” merespons:
“๐๐ฆ๐ณ๐ช๐ฎ๐ข๐ฌ๐ข๐ด๐ช๐ฉ ๐ช๐ฏ๐ง๐ฐ๐ฏ๐บ๐ข, ๐๐ฆ๐ฅ๐ข๐ฏ๐จ ๐ฌ๐ข๐ฎ๐ช ๐ฌ๐ฐ๐ฐ๐ณ๐ฅ๐ช๐ฏ๐ข๐ด๐ช ๐ฌ๐ข๐ฏ ๐ด๐ช๐ข๐ฑ๐ข ๐บ๐ข๐ฏ๐จ ๐ฎ๐ข๐ด๐ข๐ฏ๐จ. ๐๐ต๐ถ ๐ญ๐ฐ๐จ๐ฐ ๐ด๐ช๐ข๐ฑ๐ข? ๐๐ช๐ข ๐ต๐ช๐ฅ๐ข๐ฌ ๐ฎ๐ฆ๐ฏ๐บ๐ฆ๐ฃ๐ถ๐ต ๐๐ฏ๐ด๐ฑ๐ฆ๐ฌ๐ต๐ฐ๐ณ๐ข๐ต ๐ฅ๐ข๐ฆ๐ณ๐ข๐ฉ ๐๐ช๐ญ๐ข๐ค๐ข๐ฑ. ๐๐ข๐ฎ๐ช ๐ฃ๐ฆ๐ญ๐ถ๐ฎ ๐ข๐ฅ๐ข ๐ฌ๐ฐ๐ฐ๐ณ๐ฅ๐ช๐ฏ๐ข๐ด๐ช ๐ด๐ฆ๐ญ๐ข๐ฎ๐ข ๐ช๐ฏ๐ช, ujar AM melalui pesan whatsapp. Jum’at 21/08/2026.
Hasil konfirmasi dengan HN Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cilacap.
“HN, Kasi Intel Kejaksaan Negeri Cilacap” menjawab:
“๐๐ข๐ข๐ญ๐ข๐ช๐ฌ๐ถ๐ฎ ๐๐ข๐ญ๐ข๐ฎ ๐ฏ๐ข๐ฏ๐ต๐ช ๐ฌ๐ข๐ฎ๐ช ๐ค๐ฆ๐ฌ ๐ฏ๐จ๐จ๐ช๐ฉ,” Jawabannya melalui pesan whatsapp. Jum’at 21/08/2026.
Sementara “PN, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap” belum memberikan jawaban hingga berita ini ditayangkan.
“Harapan dan Tanggapan Masyarakat. ”
Warga Kabupaten Cilacap mempertanyakan dasar pencantuman logo dua institusi tersebut. Menurut warga, hal serupa juga kerap ditemukan pada papan informasi proyek Dinas Pendidikan di tahun-tahun sebelumnya.
Masyarakat berharap:
1. “Bupati Cilacap” dapat memberikan penertiban dan arahan kepada Dinas Pendidikan agar tidak terjadi lagi pencantuman logo institusi tanpa koordinasi resmi.
2. “Kejaksaan dan Inspektorat” dapat memberikan klarifikasi resmi terkait penggunaan logo oleh pihak sekolah/panitia.
3. “KPK” dan lembaga pengawas lainnya meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan proyek di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap, agar penggunaan anggaran APBN berjalan transparan dan akuntabel.
ATURAN DAN ALASAN LARANGAN :
Tanpa Izin Tertulis : Logo lembaga tidak boleh di pakai untuk kegiatan atau atribut eksternal tanpa izin resmi dari pejabat berwenang di lingkungan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
Menghindari Konflik Kepentingan : Jaksa dilarang main atau ikut mengatur proyek pengadaan [1.6]. Pemasangan logo dikhawatirkan dipakai oknum untuk menakut nakuti pengawas atau memuluskan penyalahgunaan anggaran.
(TIM – MN)