MetronusaNews.id | LABUHANBATU UTARA – Keresahan masyarakat terkait dugaan praktik penebangan liar di kawasan Hutan Aek Bottar, Desa Poldung, Kecamatan Aek Natas, Kabupaten Labuhanbatu Utara, kembali mencuat. Lebih dari sepekan sejak persoalan tersebut disuarakan secara terbuka, warga mengaku belum melihat adanya langkah penindakan nyata dari aparat penegak hukum.
Masyarakat pun kembali mendesak Kapolda Sumatera Utara agar segera menurunkan tim investigasi untuk mengusut dugaan aktivitas pembalakan liar yang disebut-sebut telah berlangsung selama bertahun-tahun di kawasan tersebut.
Aktivitas Pengangkutan Kayu Masih Terlihat, Pengawasan Dipertanyakan
Berdasarkan informasi dan pemantauan yang disampaikan warga, aktivitas pengangkutan kayu gelondongan dari kawasan hutan tersebut diduga masih berlangsung.
Warga menyebut kegiatan penebangan dan pengangkutan kayu kerap dilakukan pada waktu subuh serta berlangsung dengan pengawasan ketat, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendokumentasikan aktivitas tersebut.
Situasi ini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap dugaan perusakan kawasan hutan.
Sebelumnya, tim redaksi telah berupaya meminta klarifikasi kepada Kanit Ekonomi Polres Labuhanbatu terkait dugaan aktivitas tersebut. Namun, hingga berita ini disusun, redaksi mengaku belum menerima tanggapan resmi.
Belum adanya penjelasan tersebut membuat masyarakat berharap aparat segera memberikan kepastian mengenai langkah penyelidikan yang telah maupun akan dilakukan.
Kerusakan Hutan Dikhawatirkan Picu Bencana
Persoalan ini tidak hanya menyangkut dugaan pelanggaran hukum, tetapi juga berkaitan erat dengan keselamatan lingkungan dan kehidupan masyarakat sekitar.
Warga mengkhawatirkan berkurangnya tutupan hutan dapat mengganggu fungsi daerah resapan air, meningkatkan sedimentasi sungai, serta memperbesar risiko banjir ketika curah hujan tinggi.
Kondisi daerah aliran Sungai Aek Natas hingga kawasan Bandar Durian menjadi perhatian masyarakat yang bermukim di sepanjang aliran sungai tersebut.
“Kami tidak hanya kehilangan hutan. Kami juga menghadapi ancaman bencana yang sewaktu-waktu bisa mengancam keselamatan warga. Siapa yang akan bertanggung jawab jika banjir besar terjadi?” ungkap seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kayu Diduga Didistribusikan ke Industri Pengolahan di Asahan
Selain aktivitas penebangan, masyarakat juga meminta aparat menelusuri dugaan jalur distribusi kayu hasil penebangan dari Desa Poldung.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, kayu tersebut diduga dikirim ke sejumlah industri pengolahan kayu di wilayah Kabupaten Asahan dan sekitarnya.
Apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak lagi sebatas aktivitas penebangan di kawasan hutan, melainkan perlu ditelusuri hingga rantai distribusi, pihak penerima, serta legalitas asal-usul kayu.
Warga berharap aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan di lokasi penebangan, tetapi juga mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aktivitas pengangkutan hingga penampungan dan pengolahan kayu.
Nama AM Alias Robert Ikut Disorot, Warga Minta Aparat Melakukan Penyelidikan
Dalam tuntutannya, warga turut meminta aparat mengklarifikasi informasi mengenai seseorang berinisial AM alias Robert yang namanya disebut dalam laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas tersebut.
Masyarakat meminta agar siapa pun yang diduga memiliki keterkaitan diperiksa secara profesional berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami memohon kepada Bapak Kapolda Sumut agar tidak membiarkan masyarakat berjuang sendiri menjaga hutan. Turunkan tim independen, selidiki siapa sebenarnya AM alias Robert dan siapa saja pihak yang diduga terlibat. Jangan sampai hukum hanya tajam kepada masyarakat kecil,” tegas perwakilan warga.
Penegakan Hukum Kehutanan Harus Ditegakkan
Secara hukum, praktik penebangan pohon tanpa izin atau kegiatan kehutanan ilegal dapat dijerat dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, termasuk UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan terkait.
Ketentuan pidana harus diterapkan berdasarkan jenis pelanggaran, status kawasan, perbuatan, serta alat bukti yang ditemukan dalam proses penyelidikan dan penyidikan.
Masyarakat berharap persoalan dugaan pembalakan liar di Hutan Aek Bottar tidak berhenti sebatas pemberitaan dan desakan publik. Mereka menginginkan adanya penyelidikan terbuka, penegakan hukum yang profesional, serta langkah konkret untuk mencegah kerusakan hutan semakin meluas.
Catatan Redaksi:
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu klarifikasi dan tanggapan resmi dari Kanit Ekonomi Polres Labuhanbatu, Polda Sumatera Utara, serta instansi kehutanan terkait.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebut maupun pihak lain yang memiliki informasi terkait pemberitaan ini, guna menjamin prinsip keberimbangan dan akurasi informasi.
MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya