
MetronusaNews.id | JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengakui bahwa keputusannya mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 telah mengecewakan PDI Perjuangan (PDIP), partai politik yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam perjalanan karier politiknya.
Pernyataan tersebut mendapat respons dari Ketua DPP PDI Perjuangan sekaligus mantan calon presiden 2024, Ganjar Pranowo. Ganjar menegaskan bahwa peristiwa politik tersebut telah menjadi bagian dari catatan sejarah bangsa.
“Sejarah telah mencatat peristiwa tersebut,” demikian respons Ganjar sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas.com, Jumat (13/11/2026).
Ganjar juga menyoroti dinamika pengisian jabatan Wakil Presiden setelah Gibran menyampaikan pengunduran dirinya. Ia berharap Presiden Prabowo Subianto dapat menentukan sosok yang tepat untuk mengisi posisi tersebut.
Menurut Ganjar, momentum pergantian Wakil Presiden semestinya tidak hanya dipandang sebagai pergantian figur dalam pemerintahan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk mengembalikan kepercayaan publik.
Ia berharap pemerintahan mampu memperbaiki kondisi perekonomian nasional, memperkuat nilai tukar rupiah, memulihkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), serta meningkatkan kepercayaan investor untuk kembali menanamkan modalnya di Indonesia.
Gibran Akui Mengecewakan PDIP
Sebelumnya, Gibran mengungkapkan pergulatan batinnya ketika menerima tawaran Prabowo Subianto untuk menjadi calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Salah satu hal terberat yang diakuinya adalah keputusan politik tersebut harus berhadapan dengan partai yang selama ini telah membimbing dan membesarkan perjalanan politiknya.
Gibran mengungkapkan bahwa dirinya menyadari keputusan tersebut menimbulkan berbagai konsekuensi politik. Namun, ia menyatakan menerima tawaran Prabowo dengan pertimbangan keberlanjutan pembangunan nasional dan kesempatan bagi generasi muda untuk mengambil peran lebih besar.
Pengakuan tersebut kembali membuka ruang perbincangan mengenai hubungan politik Gibran dengan PDIP, terutama setelah perbedaan pilihan politik menjelang Pilpres 2024.
Pengunduran Diri Gibran dan Kekosongan Jabatan Wapres
Dinamika politik semakin berkembang setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI pada Kamis (12/11/2026).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani membenarkan bahwa pihaknya telah menerima surat tersebut. Gibran juga menyampaikan surat yang sama kepada Presiden Prabowo Subianto.
Dalam suratnya, Gibran menyatakan berhenti dari jabatan Wakil Presiden atas permintaan sendiri.
MPR kemudian menindaklanjuti surat tersebut melalui mekanisme kelembagaan. Berdasarkan keterangan resmi MPR, jabatan Wakil Presiden dinyatakan mengalami kekosongan sejak 12 November 2026.
Presiden selanjutnya diminta mengusulkan dua nama calon Wakil Presiden untuk dipilih melalui sidang MPR sesuai ketentuan konstitusi.
Mekanisme Konstitusi Menjadi Penentu
Pengisian jabatan Wakil Presiden yang kosong diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Dengan demikian, proses pengisian jabatan tersebut harus berjalan sesuai mekanisme konstitusional, bukan semata-mata berdasarkan kepentingan atau kompromi politik kelompok tertentu.
MPR RI juga telah menjadwalkan sidang paripurna untuk proses pengisian jabatan Wakil Presiden pada 2 Desember 2026.
Momentum Memulihkan Kepercayaan Publik
Pernyataan Ganjar Pranowo memperlihatkan bahwa pergantian Wakil Presiden bukan hanya menyangkut persoalan siapa yang akan menduduki kursi nomor dua di pemerintahan.
Lebih jauh, momentum tersebut menjadi ujian bagi pemerintahan Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas politik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta memberikan kepastian terhadap arah pembangunan nasional.
Publik kini menantikan siapa dua figur yang akan diusulkan Presiden dan bagaimana proses pemilihan berlangsung di MPR.
Di tengah dinamika tersebut, satu hal yang menjadi perhatian adalah harapan agar pergantian kepemimpinan tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya.
Sumber: Kompas.com, MPR RI, ANTARA, dan Badan Komunikasi Pemerintah RI. Diolah oleh Redaksi Metronusa News.
