MetronusaNews.id | JAKARTA – Dinamika politik di DPR RI semakin menghangat menyusul bergulirnya usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Hingga Selasa (10/11/2026), sekitar 50 anggota DPR dikabarkan telah menandatangani usulan tersebut.
Informasi itu disampaikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera. Ia menyebutkan bahwa dukungan datang dari anggota lintas fraksi dan dokumen usulan telah disampaikan kepada pimpinan DPR.
“Ada 50-an anggota yang sudah menandatangani,” ungkap Mardani sebagaimana diberitakan detikNews, Selasa (10/11/2026).
Mardani juga menyebut jumlah penandatangan terus bertambah. Sebelumnya, terdapat 12 nama anggota DPR yang terlihat dalam dokumen awal yang diperlihatkan kepada wartawan.
Meski demikian, angka sekitar 50 tersebut masih merupakan keterangan pihak pengusul dan perlu dikonfirmasi melalui dokumen resmi serta keterangan kelembagaan DPR.
Puan Maharani: DPR Akan Menindaklanjuti Sesuai Konstitusi
Ketua DPR RI Puan Maharani membenarkan bahwa pimpinan DPR telah menerima laporan mengenai pengumpulan tanda tangan anggota dewan untuk mengusulkan Hak Menyatakan Pendapat.
Puan menyampaikan bahwa pimpinan DPR akan menindaklanjuti perkembangan tersebut setelah pembukaan masa sidang dengan terlebih dahulu mempelajari laporan dan mendengarkan masukan dari fraksi maupun anggota DPR.
Ia menegaskan bahwa penggunaan hak konstitusional anggota DPR harus mengikuti mekanisme dan ketentuan hukum yang berlaku.
Puan juga mengingatkan agar seluruh pihak tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu yang belum diputuskan secara resmi oleh lembaga negara.
Sikap pimpinan DPR tersebut menunjukkan bahwa penerimaan laporan dan pengumpulan tanda tangan belum dapat diartikan sebagai persetujuan resmi DPR terhadap pemakzulan Wakil Presiden.
Dukungan Lintas Fraksi Masih Memerlukan Kepastian
Mardani Ali Sera menyebut dukungan pengusul berasal dari enam fraksi di DPR. Sementara itu, Muhammad Khozin dari Fraksi PKB menyampaikan bahwa komunikasi informal mengenai penggunaan Hak Menyatakan Pendapat telah berkembang di berbagai partai politik.
Namun, komunikasi informal antaranggota DPR tidak serta-merta mencerminkan keputusan resmi masing-masing fraksi.
Karena itu, publik masih menunggu penjelasan terbuka mengenai daftar anggota yang menandatangani, jumlah dukungan yang telah terverifikasi, serta sikap resmi masing-masing fraksi.
Polemik Dokumen Pendidikan Menjadi Latar Belakang
Bergulirnya usulan Hak Menyatakan Pendapat tidak terlepas dari polemik dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 mengabulkan kasasi dalam perkara sengketa surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA milik Gibran.
Dalam putusan tersebut, MA menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang menjadi objek sengketa tidak sah.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang dibacakan pada 6 Oktober 2026 juga menjadi perhatian dalam polemik tersebut.
Dalam pertimbangannya, MK menyinggung tidak ditemukannya bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Akan tetapi, terdapat hal penting yang tidak boleh diabaikan. MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Putusan tersebut juga tidak dapat ditafsirkan sebagai keputusan yang otomatis membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatan Wakil Presiden.
Dengan demikian, putusan MA mengenai objek sengketa administrasi dan putusan MK dalam perkara perselisihan hasil pemilu harus dibaca sesuai ruang lingkup serta amar masing-masing putusan.
Pemakzulan Tidak Bisa Dilakukan Hanya dengan Tanda Tangan
Secara konstitusional, pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
DPR tidak dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden hanya karena adanya dukungan sejumlah anggota dewan.
Prosesnya harus melalui sejumlah tahapan, antara lain:
- Usulan Hak Menyatakan Pendapat harus memenuhi persyaratan pengajuan sesuai UU MD3.
- DPR membahas dan mengambil keputusan melalui mekanisme rapat paripurna.
- Jika persyaratan konstitusional terpenuhi, DPR dapat mengajukan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.
- Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR.
- Apabila pendapat DPR dibenarkan MK, proses dapat diteruskan kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna.
Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah mengatur Hak Menyatakan Pendapat, termasuk terkait dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Artinya, persoalan yang berkembang saat ini masih berada dalam ranah pengusulan dan pembahasan politik-konstitusional, bukan keputusan pemberhentian.
Publik Menunggu Transparansi dan Kepastian Hukum
Menguatnya usulan Hak Menyatakan Pendapat menjadi ujian bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menjaga kewibawaan konstitusi.
Masyarakat berhak mengetahui apakah dukungan sekitar 50 anggota DPR tersebut benar-benar telah memenuhi persyaratan administratif, bagaimana sikap resmi setiap fraksi, serta apa dasar hukum yang akan digunakan dalam pengajuan pendapat kepada Mahkamah Konstitusi.
Di sisi lain, Gibran sebagai Wakil Presiden juga tetap memiliki hak dan kedudukan hukum yang harus dihormati sepanjang belum ada keputusan pemberhentian berdasarkan mekanisme konstitusi.
Persoalan ini pada akhirnya bukan sekadar pertarungan kepentingan politik antarpartai, melainkan menyangkut kepastian hukum, akuntabilitas penyelenggaraan negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga demokrasi.
Kini, perhatian publik tertuju kepada pimpinan DPR: apakah usulan tersebut akan berlanjut menjadi proses kelembagaan yang memenuhi seluruh persyaratan konstitusional atau hanya berhenti sebagai dinamika politik di parlemen?
*Dikuti dari berbagai sumber
MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya.