MetronusaNews.id | JAKARTA – Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi perpolitikan nasional yang dinilainya semakin mengkhawatirkan. Ia mengingatkan bahwa perebutan kekuasaan tidak boleh mengabaikan moralitas, etika, dan nilai-nilai demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan SBY melalui akun media sosial X miliknya, Rabu (4/11/2026). Dalam unggahannya, SBY mempertanyakan arah politik Indonesia yang menurutnya semakin kehilangan batas-batas kepatutan.
“Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apa pun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral,” tulis SBY.
Ia juga mengungkapkan kekhawatirannya apabila situasi politik yang tidak sehat terus berkembang dan pada akhirnya membuat masyarakat merasa takut serta tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.
Minta Prabowo Hidupkan Politik Berkeadaban
Dalam pernyataannya, SBY secara khusus menyampaikan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto agar menghidupkan kembali politik yang berkeadaban.
Menurut SBY, menjaga etika dalam kehidupan politik bukan sekadar pilihan, melainkan merupakan panggilan sejarah sekaligus amanah rakyat.
“Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat,” ungkapnya.
SBY juga berharap Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Prabowo dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai kepala negara.
Muncul di Tengah Polemik Dugaan Penyadapan
Pernyataan SBY tersebut muncul di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pihak lainnya.
Bareskrim Polri sebelumnya mengumumkan penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam perkara dugaan penyadapan ilegal, akses ilegal, dan penghapusan data elektronik.
Ketiganya masing-masing berinisial LSP, ASN, dan EH. Kabareskrim Polri Komjen Asep Safrudin menyebut dugaan aktivitas tersebut berlangsung pada periode 2025 hingga 2026.
Dalam pengungkapan perkara, penyidik mendalami dugaan penggunaan sistem penyadapan yang tidak sesuai prosedur. Sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke dalam sistem tanpa melalui mekanisme verifikasi sebagaimana mestinya.
Kasus tersebut menjadi perhatian luas karena menyangkut dugaan penyalahgunaan kewenangan, perlindungan privasi, serta keamanan komunikasi pejabat negara dan masyarakat.
Publik Menanti Komitmen Menjaga Demokrasi
Pernyataan SBY menjadi pengingat bahwa kekuasaan dalam negara demokrasi harus dijalankan berdasarkan konstitusi, hukum, dan etika.
Persaingan politik memang merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Namun, segala bentuk tindakan yang melanggar hukum maupun mengabaikan hak masyarakat tidak dapat dibenarkan atas nama kepentingan kekuasaan.
Kini, masyarakat menantikan langkah nyata pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan persoalan tersebut diusut secara transparan, profesional, dan tanpa tebang pilih.
Sebab, demokrasi yang sehat bukan hanya ditentukan oleh siapa yang memegang kekuasaan, melainkan juga bagaimana kekuasaan itu dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Pesan SBY kepada Prabowo pun menjadi perhatian publik: politik harus kembali mengedepankan moralitas, keadaban, dan kepentingan rakyat.
MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya.