MetronusaNews.id | JAKARTA – Wacana pemakzulan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Sebanyak 120 anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari delapan fraksi resmi mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik persyaratan jabatan Wakil Presiden yang kembali menjadi sorotan publik.
Pengajuan tersebut disampaikan kepada pimpinan DPR RI dalam pertemuan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengonfirmasi bahwa berdasarkan rekapitulasi dokumen yang diterima pimpinan DPR, terdapat 120 anggota yang telah membubuhkan tanda tangan sebagai pengusul Hak Menyatakan Pendapat.
Dukungan tersebut berasal dari seluruh delapan fraksi di DPR RI, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, dan Demokrat.
Berdasarkan data yang disampaikan pimpinan DPR, rincian dukungan terdiri atas Fraksi PKS sebanyak 28 anggota, NasDem 19 anggota, PKB 18 anggota, Demokrat 18 anggota, PDI Perjuangan 14 anggota, Golkar 11 anggota, Gerindra 11 anggota, serta PAN satu anggota.
Dengan demikian, jumlah keseluruhan mencapai 120 anggota DPR.
Saan Mustopa menyatakan bahwa pimpinan DPR telah menerima usulan tersebut dan akan menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta mekanisme yang berlaku.
Polemik Persyaratan Jabatan Jadi Dasar Pengajuan
Pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tersebut berkaitan dengan polemik ijazah dan persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.
Para anggota DPR pengusul menilai persoalan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui mekanisme konstitusional di lembaga legislatif.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan bahwa penggunaan hak konstitusional tersebut dapat bermuara pada proses pemberhentian Wakil Presiden apabila alasan yang diajukan terbukti memenuhi ketentuan konstitusi.
Dasar yang dirujuk antara lain Pasal 20A UUD 1945 serta Pasal 79 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam Pasal 79 ayat (4) huruf c UU MD3, DPR memiliki kewenangan menggunakan Hak Menyatakan Pendapat terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden apabila terdapat dugaan pelanggaran hukum atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Masuk Agenda Rapat Paripurna 12 November
Berdasarkan keterangan resmi DPR RI, usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut dijadwalkan masuk dalam agenda Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (12/11/2026).
Sebelum diproses lebih lanjut, usulan tersebut akan melalui mekanisme kelembagaan DPR, termasuk pembahasan di tingkat pimpinan dan Badan Musyawarah (Bamus).
Langkah ini menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh prosedur pengajuan hak konstitusional anggota DPR berjalan sesuai ketentuan.
Tidak Otomatis Dimakzulkan
Meski telah memperoleh dukungan 120 anggota DPR, pengajuan Hak Menyatakan Pendapat tidak serta-merta membuat Gibran Rakabuming Raka kehilangan jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Proses pemberhentian Presiden maupun Wakil Presiden diatur secara ketat dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.
Apabila DPR nantinya menyetujui pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau tidak terpenuhinya persyaratan jabatan, proses tersebut harus dilanjutkan melalui pemeriksaan Mahkamah Konstitusi (MK).
Selanjutnya, apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses dapat diteruskan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk diputuskan dalam sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.
Karena itu, perkembangan ini masih merupakan tahap awal dari proses politik dan ketatanegaraan yang harus melewati sejumlah tahapan hukum.
Ujian Transparansi dan Pengawasan Konstitusi
Berkembangnya usulan HMP yang melibatkan anggota dari seluruh delapan fraksi menjadi perhatian serius dalam dinamika politik nasional.
Publik kini menantikan bagaimana DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya, sekaligus memastikan bahwa setiap tuduhan dan argumentasi yang disampaikan dapat diuji berdasarkan fakta serta ketentuan hukum.
Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, transparansi proses, kepastian hukum, dan prinsip praduga tak bersalah menjadi hal penting agar persoalan ini tidak sekadar berkembang menjadi pertarungan politik.
Perkembangan rapat paripurna DPR pada 12 November 2026 akan menjadi salah satu tahapan penting yang patut dikawal masyarakat.
MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya.