MetronusaNews.id | JAKARTA — Tongkat komando Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) resmi berganti. Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut sekaligus menandai dimulainya kepemimpinan baru di tubuh Korps Bhayangkara. Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo melantik Komjen Pol. Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri menggantikan Komjen Pol. Dedi Prasetyo.
Pengangkatan Suyudi dan Wahyu berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96/POLRI Tahun 2026 dan Nomor 97/POLRI Tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapolri serta Wakapolri.
Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) 1994. Sebelum dipercaya memimpin Polri, ia menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sejak 25 Agustus 2025.
Setelah dilantik, Suyudi memperoleh kenaikan pangkat menjadi Jenderal Polisi. Ia resmi menggantikan Listyo Sigit Prabowo sebagai pucuk pimpinan Polri.
DPR Setujui Secara Aklamasi
Pergantian Kapolri berlangsung melalui proses politik dan kelembagaan di DPR. Presiden sebelumnya mengirim Surat Presiden Nomor R57/Surpres/09/2026 tertanggal 30 September 2026 kepada pimpinan DPR mengenai pemberhentian dan pengangkatan Kapolri.
Komisi III DPR kemudian melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Suyudi. Dalam proses tersebut, Suyudi menyampaikan visi “Polisi Bersama Masyarakat” dan sejumlah agenda transformasi kepolisian.
Komisi III menyetujui Suyudi secara aklamasi, sebelum proses tersebut dibawa ke Rapat Paripurna DPR.
Enam Agenda Transformasi
Dalam pemaparannya di hadapan Komisi III, Suyudi menyatakan akan melanjutkan program kepemimpinan sebelumnya yang dinilai baik, sementara program yang belum optimal akan diperbaiki.
Ia menyampaikan enam bidang prioritas, yakni penguatan kelembagaan, pembinaan sumber daya manusia dan rekrutmen, pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan, serta akuntabilitas anggaran.
Suyudi juga menyoroti fenomena “no viral, no justice”. Ia menyatakan laporan masyarakat semestinya diproses berdasarkan hukum tanpa harus menunggu perkara tersebut menjadi viral.
Menurut gagasan yang disampaikannya, laporan masyarakat harus diverifikasi, ditangani, diberikan perkembangan kepada pelapor, dan diselesaikan berdasarkan ketentuan hukum.
Narkotika hingga Judi Online Jadi Perhatian
Usai dilantik, Suyudi menegaskan bahwa langkah awal kepemimpinannya akan dimulai dengan konsolidasi internal serta evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan.
Ia menyebut pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, dan kedekatan polisi dengan masyarakat menjadi fokus awal kepemimpinannya.
Selain itu, persoalan narkotika, penyelundupan, judi daring, serta berbagai bentuk kejahatan yang menjadi keresahan masyarakat juga disebut sebagai perhatian yang harus ditangani secara serius.
Suyudi mengatakan Polri harus hadir di tengah masyarakat dan memberikan respons cepat terhadap persoalan keamanan dan ketertiban masyarakat.
100 Hari Pertama Jadi Periode Pembuktian
Dalam agenda yang disampaikan saat uji kelayakan, Suyudi juga memaparkan rencana kerja 100 hari pertama.
Tahap pertama selama 30 hari diarahkan untuk memetakan kondisi aktual dan membangun baseline. Hari ke-31 hingga ke-60 digunakan untuk menguji berbagai langkah perbaikan, sedangkan hari ke-61 hingga ke-100 diarahkan untuk melihat hasil sekaligus melakukan koreksi.
Dengan pergantian pucuk pimpinan tersebut, perhatian publik kini tertuju pada implementasi visi “Polisi Bersama Masyarakat”, terutama bagaimana agenda pembenahan pelayanan publik, penegakan hukum, pengawasan internal, dan pemberantasan kejahatan dapat diterapkan di seluruh jajaran Polri.
Pergantian Kapolri bukan hanya pergantian pejabat, tetapi juga menjadi momentum untuk melihat sejauh mana kebijakan baru diterjemahkan hingga tingkat kewilayahan—dari Mabes Polri, Polda, Polres, hingga Polsek.
MetronusaNews.id akan terus mengikuti langkah awal kepemimpinan Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto serta kebijakan baru yang berdampak langsung terhadap pelayanan dan penegakan hukum di tengah masyarakat.