MetronusaNews.id | Kabupaten Bogor — Program Bantuan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Pemula yang digulirkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia menuai sorotan. Program yang menyasar ratusan penerima di Kabupaten Bogor itu disebut berjalan tanpa melibatkan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) setempat sebagai instansi teknis daerah.
Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bogor, Nana Mulyana, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan inisiatif pemerintah pusat yang disalurkan langsung ke masyarakat tanpa koordinasi dengan pihak daerah.
“Program itu langsung dari kementerian ke masyarakat, tidak melalui kami.
Bahkan kami tidak dilibatkan dalam prosesnya,” ujarnya kepada awak media, Senin (27/04/2026).
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan terkait tata kelola program pusat di daerah. Pasalnya, program dengan skala penerima yang cukup besar dinilai idealnya melibatkan dinas teknis setempat yang memahami kondisi riil di lapangan.
Nana menjelaskan, pihaknya baru mengetahui adanya program tersebut ketika diminta memberikan pendampingan oleh pihak pusat.
Namun, keterlibatan tersebut bersifat terbatas dan tidak mencakup aspek krusial seperti pendataan maupun pengawasan penerima bantuan.
Ia juga menyebut fenomena serupa bukan kali pertama terjadi. Sejumlah program lain, seperti bantuan Balai Latihan Kerja (BLK) komunitas hingga program magang, kerap berjalan tanpa koordinasi yang memadai dengan pemerintah daerah.
“Banyak program pusat yang langsung diberikan ke masyarakat. Kami bahkan tidak mengetahui siapa penerimanya dan bagaimana prosesnya,” ungkapnya.
Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan, mulai dari ketidaktepatan sasaran hingga lemahnya pengawasan penggunaan anggaran. Selain itu, validitas data penerima bantuan juga menjadi pertanyaan publik.
Tanpa keterlibatan pemerintah daerah, muncul pertanyaan mendasar terkait sumber dan proses verifikasi data penerima. Apakah pendataan dilakukan secara akurat dan transparan, atau justru membuka celah bagi praktik yang tidak akuntabel?
Di sisi lain, ketika terjadi persoalan di lapangan, pemerintah daerah kerap menjadi pihak yang pertama disorot. Padahal, menurut Nana, kewenangan dinas kabupaten dalam program tersebut sangat terbatas.
Minimnya sosialisasi turut menjadi sorotan. Berbeda dengan sejumlah program nasional lain yang masif dan mudah diakses publik, TKM Pemula dinilai kurang terbuka sehingga menimbulkan kesan berjalan tanpa transparansi yang memadai.
Situasi ini memunculkan kritik terhadap pola kebijakan yang dianggap terlalu sentralistis. Tanpa sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, efektivitas program dikhawatirkan tidak optimal serta berpotensi mengurangi kepercayaan publik.
Jika pola tersebut terus berlanjut, program-program serupa berisiko hanya menjadi formalitas penyerapan anggaran tanpa memberikan dampak signifikan bagi masyarakat.