MetronusaNews.id | KABUPATEN TANGERANG, — Sikap pihak Kecamatan Jambe yang terus menghindar dan sulit ditemui awak media maupun masyarakat untuk dikonfirmasi terkait proyek paving blok Desa Taban senilai Rp69.800.000 yang diduga asal-asalan, bukan sekadar masalah komunikasi yang buruk. Lebih dari itu, hal ini adalah bukti nyata kegagalan kepemimpinan yang sangat disayangkan. Demikian ditegaskan secara tegas oleh Direktur Eksekutif LSM BP2A2N, Ahmad Suhud, dalam pernyataan resminya, Kamis 24/09/2026.
“Kami sangat menyayangkan sikap pihak Kecamatan Jambe yang terkesan selalu menghindar. Saat ada temuan krusial yang menyangkut uang rakyat senilai hampir Rp70 juta, alih-alih berani tampil menjelaskan fakta di lapangan, mereka justru tidak dapat dijumpai.
Camat tidak ada, Kasie Pembangunan tidak ada, PPTK pun tidak berada di tempat. Bahkan staf di kantor sendiri tidak dapat menjelaskan secara pasti keberadaan mereka. Ini bukan sekadar buruknya layanan informasi ini adalah kegagalan kepemimpinan yang nyata dan terang-benderang.”
“Seorang pemimpin yang bertanggung jawab akan selalu siap menjawab, terbuka diawasi, dan berani menghadapi pertanyaan masyarakat. Tapi yang terjadi di Kecamatan Jambe justru sebaliknya: mereka terus menghindar, tidak memberikan penjelasan apa pun, dan seolah mengabaikan hak masyarakat untuk tahu.
Jika tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mengapa begitu sulit untuk sekadar berbicara, Ketidakhadiran yang serentak ini bukan kebetulan pola penghindaran ini justru semakin memunculkan pertanyaan besar di tengah masyarakat, apalagi di tengah adanya dugaan kuat praktik mafia proyek yang melibatkan oknum internal mereka.”
“Masyarakat membayar pajak untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan pemerintahan yang transparan, bukan untuk menerima pekerjaan yang belum selesai dipertanggungjawabkan lalu dibiarkan tanpa kejelasan apa pun.
Selalu menghindar dari konfirmasi sama dengan mengabaikan prinsip akuntabilitas yang seharusnya menjadi dasar setiap langkah pemerintah.
Kami menuntut Bupati Tangerang, Inspektorat, serta instansi pengawas terkait untuk tidak diam saja. Segera lakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola di Kecamatan Jambe. Karena pemimpin yang selalu menghindar dari pertanggungjawaban, tidak layak membiayai kinerjanya dari uang rakyat.”