MetronusaNews.id | JAKARTA — Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka setelah pernyataannya terkait usulan pemindahan gerbong khusus perempuan di KRL ke bagian tengah rangkaian menuai kritik luas dari masyarakat.
Pernyataan tersebut muncul pasca tragedi kecelakaan kereta di wilayah Bekasi yang menimbulkan duka mendalam. Dalam komentarnya, Arifah sempat mengusulkan agar gerbong khusus perempuan diposisikan di tengah rangkaian kereta dengan alasan untuk meningkatkan aspek keselamatan penumpang perempuan.
Namun, usulan itu justru memicu kegaduhan publik. Banyak pihak menilai pernyataan tersebut tidak menyentuh akar persoalan utama, yakni sistem keselamatan transportasi secara menyeluruh, dan dianggap kurang sensitif di tengah suasana duka para korban serta keluarga.
Menanggapi gelombang kritik tersebut, Arifah menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf kepada masyarakat.
“Saya menyadari bahwa pernyataan tersebut kurang tepat dan menimbulkan ketidaknyamanan di tengah masyarakat,” ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu (29/4/2026).
Ia juga menegaskan bahwa tidak ada maksud untuk mengalihkan fokus dari persoalan utama, yakni keselamatan seluruh penumpang transportasi publik tanpa membedakan gender.
“Saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat, khususnya kepada korban dan keluarga korban yang terdampak serta merasa tersakiti atas pernyataan tersebut,” lanjutnya.
Menurut Arifah, perhatian utama pemerintah saat ini adalah memastikan penanganan korban berjalan maksimal, termasuk pendampingan psikologis bagi perempuan dan anak yang terdampak, serta evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan transportasi publik.
Ia menekankan bahwa keselamatan merupakan hak seluruh warga negara dan harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan.
Polemik ini juga ramai menjadi perbincangan di media sosial, di mana banyak warganet menilai solusi terhadap kecelakaan kereta tidak cukup hanya dengan mengatur posisi gerbong perempuan, melainkan harus melalui pembenahan sistem transportasi nasional secara menyeluruh.
Permintaan maaf tersebut diharapkan dapat meredakan polemik sekaligus menjadi refleksi agar setiap pejabat publik lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terutama di tengah situasi duka nasional.