
MetronusaNews.id | Bogor – Sejumlah persoalan tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah hingga penegakan hukum di Kabupaten Bogor menjadi sorotan Forum Masyarakat Sipil Bogor (Petisi 26) bersama BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor. Kedua organisasi tersebut mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah dan meminta pemerintah pusat turun tangan menyikapi berbagai persoalan yang dinilai merugikan kepentingan masyarakat.
Ketua Gerakan Masyarakat Sipil Bogor Bersatu (Petisi 26) sekaligus Ketua BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor, Rizwan Riswanto, menilai kondisi pengelolaan keuangan daerah perlu mendapat perhatian serius. Ia menyoroti dugaan defisit anggaran dan kondisi kas daerah yang disebut kosong, sementara sejumlah kegiatan di luar perencanaan serta belanja makan dan minum dengan nilai yang disebut mencapai ratusan miliar rupiah turut menjadi perhatian. “Daerah mengalami defisit anggaran dan kas daerah kosong, tetapi di saat yang sama muncul berbagai kegiatan di luar perencanaan. Di mana empati dan skala prioritas untuk rakyat?” ujar Rizwan di Bogor, Rabu (18/11/2026).
Selain persoalan APBD, Rizwan juga mempertanyakan transparansi pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Menurutnya, penggunaan dana tersebut seharusnya diarahkan pada program pemberdayaan masyarakat yang memiliki manfaat nyata. Ia juga menyoroti persoalan penataan wilayah dan dugaan pelanggaran Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) yang dinilai berpotensi menghambat pembangunan daerah secara terencana dan berkelanjutan.
Rizwan turut mengkritisi pelaksanaan proyek pembangunan fisik di Kabupaten Bogor yang menurut penilaiannya belum sepenuhnya mencerminkan pemerataan dan kepentingan publik. Ia menduga terdapat kelompok tertentu dan pihak-pihak yang memiliki kedekatan dengan lingkaran kekuasaan yang memperoleh pengaruh besar dalam kegiatan pembangunan. “Pembangunan berjalan masif, tetapi tidak menentu arah. Kami mempertanyakan apakah praktik oligarki dan tata kelola seperti ini akan terus dibiarkan,” katanya.
Persoalan lain yang menjadi perhatian Petisi 26 dan BPI KPNPA RI adalah lemahnya pengawasan serta penegakan hukum terhadap berbagai dugaan penyimpangan. Rizwan menilai sejumlah laporan dan kasus yang menjadi perhatian masyarakat belum menunjukkan penyelesaian yang jelas. Ia juga mempertanyakan efektivitas pemberantasan korupsi, termasuk peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam mengawal persoalan yang mencuat di Kabupaten Bogor. Meski demikian, berbagai dugaan tersebut perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh lembaga berwenang.
Menyikapi kondisi tersebut, Rizwan menyerukan konsolidasi masyarakat sipil dengan mengajak aktivis, mahasiswa, akademisi, tokoh masyarakat, kalangan buruh, hingga pelaku usaha lokal untuk menyatukan aspirasi. Ia menilai persoalan tata kelola pemerintahan dan penegakan hukum tidak dapat diselesaikan hanya melalui kritik sektoral, melainkan membutuhkan pengawasan publik serta langkah konkret dari seluruh elemen masyarakat.
“Kita harus menyatukan suara, merapatkan barisan, dan membawa persoalan darurat tata kelola serta penegakan hukum Kabupaten Bogor ini langsung ke hadapan Presiden RI dan pemerintah pusat agar segera dilakukan intervensi dan evaluasi menyeluruh,” tegas Rizwan. Petisi 26 bersama BPI KPNPA RI Kabupaten Bogor berharap desakan tersebut menjadi perhatian pemerintah pusat sekaligus mendorong transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum yang lebih baik di Kabupaten Bogor.
