
MetronusaNews.id | JAKARTA – Dinamika politik nasional kembali menjadi sorotan setelah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dikabarkan menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan yang berlangsung di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut dibenarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan.
Prasetyo mengungkapkan, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran berlangsung kurang lebih selama 2,5 jam. Dalam pembicaraan tersebut, Gibran disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri menyikapi dinamika yang berkembang terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo tidak melakukan penolakan terhadap niat yang disampaikan Gibran. Sebaliknya, Presiden memberikan sejumlah masukan dan saran dalam pertemuan tersebut.
“Namun sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut,” demikian penjelasan Prasetyo sebagaimana diberitakan detikNews.
Gibran Minta Kesempatan Membuktikan Dokumen
Persoalan dokumen pendidikan yang menjadi sorotan publik turut menjadi bagian penting dalam dinamika tersebut.
Prasetyo menyampaikan bahwa Gibran meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Persoalan ini mencuat setelah adanya perkembangan putusan pengadilan terkait dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden pada Pemilu 2024.
Mahkamah Konstitusi sebelumnya mengeluarkan putusan pada 6 Oktober 2026. Selanjutnya, Mahkamah Agung pada 30 Oktober 2026 mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran.
Perkembangan tersebut memicu perdebatan publik mengenai persyaratan pencalonan dan aspek administrasi pendidikan seorang pejabat negara.
Puan Maharani: Gibran Masih Wakil Presiden
Di tengah berkembangnya isu pengunduran diri, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta masyarakat tidak terburu-buru mengambil kesimpulan.
Puan menegaskan bahwa hingga saat dirinya memberikan keterangan kepada wartawan, Gibran masih menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Ia juga meminta publik menunggu pernyataan resmi dari pihak terkait dan tidak membangun spekulasi yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Sementara itu, perkembangan politik di parlemen juga menjadi perhatian setelah sejumlah anggota DPR mulai mendorong penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik persyaratan pendidikan Gibran.
Reuters turut melaporkan adanya pembahasan di parlemen mengenai kemungkinan penyelidikan terhadap kelayakan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Belum Ada Kepastian Pengunduran Diri Resmi
Hingga informasi ini disusun, keterangan Mensesneg baru memastikan adanya penyampaian niat pengunduran diri dalam pertemuan Presiden dan Wakil Presiden.
Belum terdapat kepastian bahwa pengunduran diri tersebut telah diajukan secara resmi atau telah diproses melalui mekanisme ketatanegaraan.
Situasi ini menjadi perhatian publik karena menyangkut keberlangsungan kepemimpinan nasional, kepastian hukum, serta kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan lembaga negara.
Publik kini menunggu perkembangan selanjutnya, termasuk sikap resmi Gibran, langkah Presiden Prabowo, serta bagaimana lembaga negara menyikapi dinamika hukum dan politik yang tengah berlangsung.
*Dikutip dari berbagai sumber
MetronusaNews.id – Aktual, Tajam & Terpercaya.
