Metronusa News | BANJARNEGARA, Jawa Tengah — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Desa Somawangi, Kabupaten Banjarnegara, terseret polemik serius setelah ditemukan buah pir yang diduga dalam kondisi tidak layak konsumsi dibagikan kepada siswa pada Jumat (27/2/2026).
Alih-alih memperkuat asupan gizi anak sekolah, insiden ini justru memantik kemarahan orang tua murid. Mereka mempertanyakan standar pengadaan bahan pangan serta mekanisme pengawasan mutu dalam program yang menggunakan anggaran negara tersebut.
Dalih Oksidasi, Publik Minta Transparansi
Kepala SPPG Somawangi, Anis, mengakui adanya kekeliruan dalam distribusi buah. Ia menjelaskan perubahan warna kecokelatan pada pir madu terjadi akibat oksidasi enzimatik karena memar saat penyimpanan.
“Kami akui ada kekurangan. Pir madu memang sensitif dan mudah memar. Ke depan, kami tidak akan memesan jenis buah tersebut lagi,” ujar Anis melalui pesan singkat.
Ia juga memastikan buah tersebut akan diganti pada Senin mendatang.
Namun, penjelasan teknis tersebut tidak sepenuhnya diterima publik. Sejumlah wali murid menilai persoalan ini bukan sekadar soal oksidasi, melainkan indikasi lemahnya kontrol kualitas sejak tahap pengadaan.
“Kalau dari awal kualitasnya bagus dan dicek ketat, tidak mungkin dibagikan ke anak-anak. Ini menyangkut kesehatan,” tegas salah satu wali murid.
Dugaan Pemborosan Anggaran
Orang tua siswa juga menyoroti potensi pemborosan anggaran. Menurut mereka, penggantian bahan pangan akibat kesalahan seleksi menunjukkan ketidakefisienan pengelolaan dana.
“Ini uang negara. Kalau beli bahan yang kualitasnya diragukan lalu harus diganti, berarti ada biaya dobel. Siapa yang bertanggung jawab?” ujar wali murid lainnya.
Kritik ini menempatkan program MBG di bawah sorotan publik, khususnya terkait transparansi rantai pasok, standar seleksi vendor, hingga sistem pengawasan internal.
Satgas Minta Prosedur Dijalankan
Ketua Harian Satgas MBG Kabupaten Banjarnegara, Izak Danial Aloys, SSTP., M.Si., menegaskan bahwa mekanisme penggantian harus dilakukan melalui koordinasi guru pendamping dan pihak dapur penyedia.
Ia menyatakan prosedur tetap berjalan sesuai ketentuan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan terbuka mengenai evaluasi terhadap pemasok buah maupun standar kontrol kualitas yang digunakan sebelum distribusi.
Ujian Serius Bagi Program Pangan Sekolah
Insiden ini menjadi ujian serius bagi kredibilitas pelaksanaan MBG di tingkat daerah. Program yang seharusnya menjadi instrumen peningkatan kualitas gizi anak justru terancam kehilangan kepercayaan publik jika pengawasan tidak diperketat.
Masyarakat mendesak evaluasi menyeluruh, mulai dari pengadaan, penyimpanan, distribusi, hingga pengawasan lapangan. Sebab dalam program pangan untuk anak sekolah, standar kelayakan bukan sekadar formalitas—melainkan menyangkut kesehatan dan masa depan generasi penerus.