MetronusaNews.id – Gelombang kritik publik muncul setelah sejumlah agenda nonton bareng (nobar) film dokumenter Pesta Babi dibubarkan di beberapa daerah, termasuk di Ternate dan Mataram. Peristiwa ini memicu perdebatan luas terkait kebebasan berekspresi, ruang diskusi publik, hingga isu konflik agraria dan masyarakat adat di Papua.
Di Ternate, kegiatan nobar dan diskusi film yang digelar oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate bersama Serikat Jurnalis untuk Keberagaman (SIEJ) di kawasan Benteng Oranje, Jumat malam (8/5/2026), dihentikan aparat TNI.
Panitia yang telah menyiapkan pemutaran film sejak malam hari awalnya tetap melanjutkan kegiatan meski sempat dipantau aparat.
Namun, sekitar pukul 21.00 WIT, aparat dari Kodim 1501/Ternate meminta agar acara dihentikan dengan alasan materi film dan poster dinilai sensitif serta berpotensi menimbulkan konflik sosial.
Film sempat diputar singkat sebelum akhirnya pemutaran benar-benar dihentikan. Diskusi kemudian masih diperbolehkan berlangsung.
Ketua AJI Ternate, Yunita Kaunar, menyayangkan langkah tersebut dan menilai pembubaran itu sebagai bentuk pembatasan ruang demokrasi sipil serta intimidasi terhadap kebebasan pers dan berekspresi.
Hal serupa juga terjadi di Universitas Mataram (Unram), Nusa Tenggara Barat. Pemutaran film yang dilakukan di lingkungan kampus dilaporkan dibubarkan saat film baru diputar sekitar tiga menit. Petugas keamanan kampus disebut langsung menutup layar proyektor dan menghentikan kegiatan.
Pihak kampus melalui Wakil Rektor menyatakan langkah itu dilakukan demi menjaga situasi tetap kondusif dan menghindari potensi gangguan keamanan.
Berbeda dengan dua daerah tersebut, pemutaran film Pesta Babi di Banda Aceh justru berlangsung lancar. Nobar yang digelar di kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh dihadiri ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, aktivis, dan masyarakat sipil. Kegiatan itu menjadi ruang diskusi terbuka mengenai persoalan masyarakat adat Papua, perampasan tanah, hingga dampak kerusakan lingkungan akibat proyek-proyek besar di Papua Selatan.
Film dokumenter Pesta Babi merupakan karya investigatif yang mengangkat kehidupan masyarakat adat Papua Selatan, khususnya suku Marind, Muyu, Yei, dan Awyu. Film tersebut menyoroti ancaman hilangnya ruang hidup akibat ekspansi perkebunan tebu, sawit, proyek food estate, hingga pengembangan bioetanol berskala besar.
Judul “Pesta Babi” sendiri diambil dari tradisi adat masyarakat Muyu yang erat kaitannya dengan kelestarian hutan dan keberlangsungan hidup mereka.
Kasus pembubaran nobar ini kini menjadi perhatian luas di media sosial dan komunitas pers nasional. Banyak pihak menilai bahwa penghentian pemutaran film dokumenter semacam ini bukan sekadar soal keamanan, tetapi juga menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi, berdiskusi secara terbuka, serta menyuarakan persoalan masyarakat adat dan lingkungan.
Perdebatan pun terus berkembang, antara alasan stabilitas keamanan dan pentingnya menjaga ruang demokrasi yang sehat di tengah masyarakat.
*Dikutip dari berbagai sumber