MetronusaNews.id | PESISIR BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2027, Kamis (12/11/2026).
Rapat paripurna yang berlangsung di ruang sidang DPRD Kabupaten Pesisir Barat tersebut dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Barat serta unsur pimpinan DPRD dan anggota dewan.
Agenda penyampaian pandangan umum fraksi menjadi salah satu tahapan penting dalam proses pembahasan Ranperda APBD 2027. Melalui forum tersebut, masing-masing fraksi memiliki ruang untuk menyampaikan pandangan, catatan, masukan, serta perhatian terhadap arah kebijakan dan rencana penganggaran pemerintah daerah.
Dalam rapat paripurna tersebut, fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Barat menyampaikan sejumlah catatan strategis, kritik, serta rekomendasi terkait postur Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027:
* Fraksi NasDem menyoroti tingginya ketergantungan pendapatan daerah terhadap dana transfer pusat yang mencapai 86,35% (Rp604,36 miliar) dari total pendapatan Rp699,85 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya 11,9% (Rp83,55 miliar). NasDem juga mengkritisi ketimpangan postur belanja sebesar Rp700,85 miliar yang didominasi belanja operasi hingga 83,88% (Rp587,93 miliar) sedangkan belanja modal tidak sampai 4% (Rp27,77 miliar). Selain itu, NasDem mempertanyakan validitas Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Rp1 miliar untuk menutup defisit anggaran serta mendesak transparansi belanja transfer pekon dan kesiapsiagaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp3 miliar untuk bencana alam.
* Fraksi Amanat Indonesia Raya (PAN–Gerindra) menyatakan menerima Ranperda APBD 2027 untuk dibahas lebih lanjut dengan sejumlah catatan. Fraksi ini menekankan pentingnya pemerataan pembangunan hingga ke pekon-pekon, penguatan ekonomi masyarakat (UMKM, petani, dan nelayan), serta pengurangan ketergantungan fiskal tanpa membebani masyarakat kecil. Fraksi Amanat Indonesia Raya juga meminta evaluasi terhadap komposisi belanja operasi dan belanja modal, kejelasan dasar perhitungan SiLPA Rp1 miliar, serta mendesak pengelolaan kembali Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) secara profesional dan berorientasi bisnis di sektor unggulan pariwisata dan perikanan.
* Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memberikan catatan kritis terhadap ketergantungan dana transfer sebesar 86,35% dan rendahnya porsi PAD (11,94%) yang dinilai belum mencerminkan potensi pariwisata dan perikanan daerah. Fraksi PKB merekomendasikan rasionalisasi belanja operasi (83,89%) seperti efisiensi perjalanan dinas dan kegiatan seremonial agar anggaran dapat digeser untuk menambah alokasi belanja modal (3,96%). PKB juga menekankan perlunya kejelasan sumber Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp11,93 miliar, kesiapsiagaan dana BTT Rp3 miliar, realisme estimasi SiLPA Rp1 miliar agar tidak memicu tunda bayar, serta pengaktifan kembali BUMD Pesisir Barat.
* Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) mendorong penerapan prinsip anggaran berimbang guna menghindari defisit di setiap tahun anggaran. Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti perlunya sinkronisasi dan harmonisasi anggaran untuk mencegah tumpang tindih kegiatan, serta meminta penjelasan dan solusi konkret pemerintah daerah terkait proyek pekerjaan yang terbengkalai akibat ketidaksesuaian perencanaan, seperti Gedung PKK di Pekon Seray. Selain itu, PDI Perjuangan meminta kajian ulang atas dasar hukum dan permasalahan internal dalam menghidupkan kembali BUMD, serta mewajibkan koordinasi bersama DPRD terkait setiap hasil evaluasi keuangan daerah dengan pemerintah provinsi.
Pembahasan APBD bukan sekadar agenda rutin tahunan, melainkan menyangkut arah penggunaan keuangan daerah yang harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta efektivitas program pemerintah.
Karena itu, pandangan dan masukan dari seluruh fraksi DPRD diharapkan menjadi bahan evaluasi sekaligus pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan rancangan anggaran tahun 2027.
Masyarakat tentunya berharap pembahasan APBD 2027 tidak hanya berorientasi pada penyelesaian administrasi dan formalitas kelembagaan, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, tepat sasaran, serta menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat.