MetronusaNews, Kota Semarang – Polda Jawa Tengah terus memperkuat profesionalisme jajaran Reskrim dalam menjalankan tugas penegakan hukum sekaligus meningkatkan respons terhadap berbagai persoalan yang menjadi perhatian masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan Kapolda Jateng Irjen Pol Roy Hardi Siahaan saat membuka Rakernis Fungsi Reskrim Tingkat Polda Jateng Tahun Anggaran 2026 di Hotel Grand Candi, Kota Semarang, Rabu (11/11/2026).
Rakernis tersebut diikuti pejabat utama Polda Jateng dan menghadirkan sejumlah narasumber eksternal, yakni Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Brigjen Pol Muhammad Nuh Al-Azhar, M.Sc., CHFI., CEI., ECIH., Kepala BNN Provinsi Jawa Tengah Brigjen Pol Drs. Edi Swasono, M.M., serta akademisi Universitas Sahid Surakarta Arya Budi Sutopo, S.AB., M.A.
Dalam arahannya, Kapolda menekankan agar seluruh jajaran Reskrim melaksanakan penegakan hukum secara profesional, transparan dan akuntabel. Ia mengingatkan personel untuk tidak menyalahgunakan kewenangan maupun memanipulasi hasil penanganan perkara.
“Saya berharap penegakan hukum di Polda Jateng berjalan profesional, transparan dan akuntabel. Jangan pernah menyalahgunakan wewenang yang kita miliki ataupun mencoba bermain-main dengan memanipulasi hasil penanganan perkara,” tegas Kapolda.
Kapolda juga meminta jajaran Reskrim memberikan perhatian serius terhadap berbagai bentuk kejahatan yang meresahkan masyarakat. Hal tersebut meliputi premanisme, kejahatan jalanan, illegal logging, illegal mining, penyalahgunaan subsidi BBM serta pemberantasan tindak pidana narkoba.
Khusus penanganan perkara narkoba, Kapolda meminta jajarannya bekerja secara profesional dan tidak memberikan ruang bagi penyalahgunaan kewenangan dalam proses hukum.
“Khusus kasus narkoba, tangani dengan profesional. Saya tidak mau ada pengedar jadi pemakai, atau bermain-main dengan dalih restorative justice,” ujarnya.
Menurut Kapolda, ketegasan dalam penegakan hukum juga harus berjalan seiring dengan perhatian terhadap kebutuhan dan perlindungan masyarakat. Karena itu, setiap proses penanganan perkara harus tetap memperhatikan perlindungan terhadap perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.
Ia menegaskan, semangat “Polisi Bersama Masyarakat” harus diwujudkan melalui pelayanan kepolisian yang responsif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Polisi bersama masyarakat bukan hanya slogan yang didengungkan sesaat. Tapi harus diwujudkan dengan pelayanan kepolisian yang responsif dan memperhatikan kebutuhan masyarakat,” kata Kapolda.
Kapolda berharap Rakernis tersebut dapat menjadi sarana meningkatkan kemampuan dan pemahaman personel Reskrim melalui materi serta wawasan yang diberikan para narasumber. Bekal tersebut diharapkan dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas, sehingga penegakan hukum di wilayah Jawa Tengah semakin profesional dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Bekerjalah dengan benar, bekerjalah pakai hati dan bekerjalah dengan ikhlas,” pesan Kapolda.