Metronusa News, CILACAP – Gema takbir Idul Fitri 1447 H semestinya menjadi simfoni kemenangan bagi umat Muslim. Namun, bagi ribuan warga Muara Dua, Desa Penikel, Kecamatan Kampung Laut, kemenangan tahun ini terasa hambar, kering, dan berdebu. Di saat jutaan keluarga bersukacita, warga di ujung Cilacap ini justru harus “berperang” melawan dehidrasi dan antrean jeriken yang memilukan. Minggu 22/03/2026.
Layanan PDAM Tirta Wijaya Cilacap dilaporkan telah memasuki fase kritis sejak awal Ramadan. Puncaknya, tepat di hari raya, layanan ini seolah “mati suri”.
Bukannya air bersih yang membasuh hidangan Lebaran, kran-kran di rumah warga hanya mengeluarkan desis angin—sebuah penghinaan visual bagi masyarakat yang tetap dipaksa membayar tagihan bulanan secara tertib.
Alasan Klasik di Tengah Penderitaan Rakyat
Merespons gelombang protes yang membanjiri ruang digital, pihak PDAM menyuguhkan alasan yang dinilai masyarakat sebagai “kaset rusak”.
Sudarno, ST, pejabat yang membawahi wilayah Gandrungmangu, Bantarsari, dan Kampung Laut, berdalih pada dua masalah kronis:
Dilema Infrastruktur: Diameter pipa distribusi induk diakui terlalu kecil (kerdil) untuk menahan arus beban wilayah yang kian luas.
Ritual Beban Puncak: Lonjakan konsumsi selama mudik dan perayaan Idul Fitri dijadikan tameng pembenaran atas kegagalan distribusi.
“Mohon maaf, pipa distribusi induk terlalu kecil. Di samping itu, saat ini sedang terjadi beban puncak tahunan Lebaran. Pemakaian sangat tinggi,” ujar Sudarno dalam klarifikasinya yang terkesan normatif.
Kritik Tajam: Kegagalan Manajerial atau Pembiaran Struktural?
Pernyataan Sudarno justru menjadi bumerang.
Masyarakat menilai alasan “beban puncak tahunan” adalah sebuah lelucon yang tidak lucu. Jika lonjakan ini bersifat tahunan, mengapa manajemen PDAM tidak pernah melakukan mitigasi jangka panjang? Apakah kemacetan air harus menjadi “tradisi” yang setara dengan mudik itu sendiri?
Publik kini menunjuk hidung Sudarno, ST, sebagai pemegang otoritas di tiga wilayah strategis. Ketidakmampuan melakukan pembaruan infrastruktur selama bertahun-tahun dianggap bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk pengabaian hak dasar warga negara oleh penyedia jasa layanan publik.
Mosi Tidak Percaya: Warga Menuntut Bukti, Bukan Narasi
Kampung Laut tidak butuh permohonan maaf di layar ponsel; mereka butuh air di pipa mereka. Hingga laporan ini diturunkan, warga mendesak tiga langkah radikal:
Audit Tekanan: Optimalisasi pompa agar air bisa mencapai titik terjauh (dead-end) tanpa alasan “beban puncak”.
Revolusi Pipa: Penggantian total pipa induk yang sudah tidak layak secara kapasitas. Pipa “kerdil” tidak boleh lagi menjadi alasan di tahun-tahun mendatang.
Transparansi Investasi: Warga mempertanyakan ke mana larinya anggaran pemeliharaan jika infrastruktur di pelosok Cilacap dibiarkan terbengkalai secara sistematis.
Lebaran mungkin berlalu, namun luka akibat krisis air ini akan terus menganga. Selama pipa PDAM masih “kerdil” dan mentalitas pejabatnya masih terjebak dalam pembelaan diri, maka hak warga Kampung Laut atas air bersih hanyalah sebuah fatamorgana di balik janji manis birokrasi.
Belum ada keterangan lebih lanjut, Awak media masih berusaha untuk mengkonfirmasi ke pihak PDAM, atas keluhan warga.
(Sas MN)