MetronusaNews.id | Papua Barat Daya
Ketua terpilih Kamar Adat Pengusaha Papua (KAAP) Provinsi Papua Barat Daya, Nikodemus Atanay, menegaskan bahwa keberadaan KAAP di Tanah Papua bukan untuk menentang pemerintah, melainkan sebagai mitra strategis dalam mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
Nikodemus Atanay, yang akrab disapa Abang Niko, menyampaikan bahwa KAAP hadir untuk membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan pemerintah, sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pengusaha lokal Papua dan pemerintah.
“Kehadiran KAAP di Tanah Papua bukan sebagai lembaga yang menentang atau melakukan demonstrasi terhadap kebijakan pemerintah, tetapi sebagai mitra kerja yang bertujuan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta mendorong pemberdayaan masyarakat secara arif dan bijaksana,” ujar Niko kepada Tim Metronusa News melalui pesan WhatsApp.
Menurutnya, KAAP dibentuk dengan tujuan mengadvokasi hak-hak masyarakat serta memperkuat peran pengusaha asli Papua dalam pembangunan daerah.
“KAAP hadir dalam bingkai NKRI sebagai wadah yang memotivasi generasi muda Papua agar dapat berkontribusi secara positif dan dinamis, serta membangun kemitraan yang sehat dan konstruktif dengan pemerintah, bukan mencari kesalahan atau menciptakan konflik,” tegasnya.
Lebih lanjut, Niko menjelaskan bahwa dalam berbagai forum diskusi dengan lembaga pemerintah, non-pemerintah, maupun kalangan intelektual, KAAP selalu mendorong terciptanya kerja sama yang sinergis dan kolaboratif.
Ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan daerah agar kebijakan pemerintah dapat memberikan manfaat nyata bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).
“KAAP fokus pada penyampaian masukan, aspirasi, serta berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat dan pengusaha OAP secara terbuka dan bertanggung jawab,” tambahnya.
Niko menegaskan bahwa prinsip kerja KAAP di Provinsi Papua Barat Daya sebagai provinsi termuda di Indonesia adalah membangun hubungan baik dengan pemerintah, sekaligus mengangkat berbagai isu strategis yang menjadi aspirasi masyarakat.
Aspirasi tersebut, kata dia, diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan yang adil, jujur, dan merata demi kesejahteraan masyarakat secara luas, khususnya Orang Asli Papua.
“KAAP akan terus mengedepankan visi dan misi untuk membangun kemitraan yang kuat dengan pemerintah serta memastikan aspirasi masyarakat tersampaikan secara terhormat dan akuntabel,” tutup Nikodemus Atanay.