MetronusaNews, Jakarta — Keputusan Indonesia bergabung dalam Dewan Perdamaian internasional bentukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menuai beragam tanggapan dari para pengamat politik dan hubungan internasional. Langkah ini dinilai sarat makna strategis, namun juga mengandung potensi risiko geopolitik yang tidak kecil.
Sejumlah pengamat menilai keikutsertaan Indonesia membuka peluang diplomatik untuk memperkuat posisi sebagai aktor penting dalam isu perdamaian global. Indonesia dipandang memiliki rekam jejak panjang sebagai mediator konflik dan negara dengan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif.
“Jika dimanfaatkan secara tepat, forum ini bisa menjadi ruang bagi Indonesia untuk menyuarakan pendekatan damai yang inklusif, terutama di tengah meningkatnya konflik global,” ujar salah satu pengamat hubungan internasional.
Namun demikian, pandangan kritis juga mengemuka. Dewan Perdamaian tersebut dinilai bukan lembaga multilateral resmi seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melainkan inisiatif politik yang sangat dipengaruhi oleh kepentingan dan arah kebijakan Donald Trump.
Pengamat menilai, karakter kebijakan luar negeri Trump yang cenderung unilateral dan transaksional berpotensi menjadikan forum tersebut sebagai alat legitimasi kepentingan Amerika Serikat.
Kondisi ini dikhawatirkan dapat mengikis persepsi netralitas Indonesia di mata komunitas internasional.
“Indonesia harus sangat berhati-hati agar tidak terjebak dalam kepentingan satu blok kekuatan global. Kredibilitas sebagai negara nonblok harus tetap dijaga,” kata pengamat lainnya.
Mayoritas analis sepakat, keterlibatan Indonesia dalam dewan tersebut merupakan ujian konsistensi prinsip bebas dan aktif. Indonesia dituntut tetap mandiri dalam sikap politik luar negeri serta berani menyuarakan kepentingan perdamaian yang adil dan berimbang.
Para pengamat menegaskan, selama Indonesia mampu menjaga independensi dan tidak menjadi alat politik pihak tertentu, keikutsertaan ini dapat memperkuat peran diplomatik Indonesia di panggung dunia.
Sebaliknya, jika tidak dikelola secara cermat, langkah tersebut justru berisiko menimbulkan implikasi negatif terhadap posisi geopolitik nasional.