Metronusa News, Jakarta — Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri menegaskan bahwa sikap kritis partainya terhadap pemerintahan bukanlah bentuk permusuhan personal, melainkan bagian sah dari mekanisme demokrasi yang sehat. Menurut Megawati, pemerintah harus ditempatkan sebagai obyek kritik kebijakan, bukan sebagai lawan politik secara pribadi.
Penegasan tersebut disampaikan Megawati saat memberikan pidato penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI-P yang digelar di Ancol, Jakarta, Senin (12/1/2026). Dalam kesempatan itu, Megawati kembali menekankan posisi politik PDI-P di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Megawati menyampaikan bahwa demokrasi yang kuat dan berkelanjutan mensyaratkan adanya keseimbangan kekuasaan (checks and balances). Oleh karena itu, PDI-P secara sadar memilih berada di luar pemerintahan sebagai kekuatan penyeimbang, bukan oposisi destruktif.
“Kita menegaskan kembali jati diri PDI-P sebagai partai ideologis dan partai pelopor. Kita secara sadar dan bertanggung jawab memilih posisi sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan negara,” ujar Megawati di hadapan kader dan pimpinan partai.
Menurut Presiden ke-5 RI tersebut, peran penyeimbang justru menjadi kontribusi penting bagi stabilitas nasional. Dengan posisi itu, PDI-P tetap membuka ruang dukungan terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat, menjaga kedaulatan negara, serta memperkuat keadilan sosial.
Namun demikian, Megawati menegaskan bahwa PDI-P tidak akan ragu menjalankan fungsi korektifnya apabila terdapat kebijakan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai dasar bangsa.
“PDI-P memiliki kewajiban moral dan konstitusional untuk mengoreksi, menentang, bahkan melawan kebijakan yang menyimpang dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945,” tegasnya.
Megawati juga mengingatkan bahwa kritik yang disampaikan PDI-P akan tetap berada dalam koridor konstitusi dan etika demokrasi, bukan politik kebencian atau upaya melemahkan negara. Ia menekankan bahwa kritik harus dipahami sebagai bentuk kecintaan terhadap republik.
Sikap ini, menurut Megawati, sejalan dengan sejarah panjang PDI-P sebagai partai yang lahir dari perjuangan ideologis, sekaligus berkomitmen menjaga demokrasi, kedaulatan rakyat, dan arah pembangunan nasional agar tetap berada di jalur konstitusional.