Metronusa News.id |Lebak, Banten – Kabupaten Lebak tengah menjadi sorotan publik menyusul insiden walkout Wakil Bupati dalam acara Halalbihalal pada Senin, 30 Maret 2026.
Peristiwa tersebut memicu berbagai spekulasi, mulai dari isu kehadiran fisik hingga gaya kepemimpinan Bupati Lebak dalam merespons kritik masyarakat.
Namun demikian, sejumlah data dan fakta di lapangan justru menunjukkan pola kepemimpinan yang mengedepankan efektivitas kerja serta transparansi.
Isu mengenai intensitas kehadiran Bupati di Jakarta kerap disalahpahami oleh sebagian pihak. Padahal, agenda tersebut merupakan bagian dari upaya “jemput bola” anggaran serta koordinasi strategis dengan pemerintah pusat.
Hasilnya mulai terlihat melalui percepatan sejumlah program, salah satunya Local Service Delivery Improvement Project (LSDP).
Program LSDP sendiri merupakan inisiatif strategis hasil kolaborasi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan dukungan hibah dari Bank Dunia.
Kabupaten Lebak bahkan terpilih sebagai salah satu dari 30 daerah percontohan nasional, dengan fokus pada pengelolaan sampah modern (solid waste management).
Di sisi lain, tudingan bahwa kepemimpinan saat ini anti-kritik juga terbantahkan. Hal itu terlihat saat Bupati Lebak, Moch. Hasbi A. Jayabaya, menerima audiensi perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Cipayung Plus di Gedung Negara Kabupaten Lebak pada Senin, 2 Maret 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi dan saran konstruktif dari mahasiswa sebagai bagian dari upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Langkah tersebut menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah daerah tidak alergi terhadap kontrol sosial.Sebaliknya, aspirasi publik dijadikan bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan.
Memasuki satu tahun masa kepemimpinan Hasbi–Amir, sejumlah capaian positif mulai terlihat, terutama dalam peningkatan cakupan jaminan kesehatan serta perbaikan infrastruktur pedesaan.
Di era digital saat ini, efektivitas seorang kepala daerah tidak lagi semata diukur dari kehadiran fisik di balik meja kerja, melainkan dari sejauh mana kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab persoalan mendasar masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Lebak pun dinilai tengah berupaya menggeser paradigma birokrasi lama menuju tata kelola pemerintahan yang lebih dinamis, adaptif, dan responsif terhadap perkembangan zaman.