Metronusa News, Jakarta — Pelemahan nilai tukar rupiah yang kerap disajikan sebagai dinamika pasar dinilai tidak bisa dibaca semata sebagai “fungsi normal” mekanisme valuta asing. Di balik fluktuasi tersebut, terdapat tekanan fundamental ekonomi yang belum sepenuhnya terselesaikan dan berpotensi kembali berulang apabila tidak ditangani secara struktural.
Ekonom senior menilai langkah intervensi Bank Indonesia (BI) di pasar valuta asing merupakan kebijakan yang sah dan diperlukan untuk menjaga stabilitas jangka pendek. Namun, menjadikan intervensi moneter sebagai satu-satunya respons dinilai tidak cukup.
“Intervensi BI itu penting untuk meredam gejolak jangka pendek, tetapi ia bukan solusi akar masalah. Kalau tekanan fundamentalnya tidak dibenahi, pasar akan kembali menguji rupiah,” ujar seorang ekonom senior kepada media, Rabu (15/1).
Menurutnya, solusi jangka panjang stabilitas nilai tukar justru lebih besar berada di wilayah kebijakan fiskal dan koordinasi kementerian perekonomian. Disiplin fiskal yang ketat disebut sebagai fondasi utama untuk memulihkan kepercayaan pasar.
“Prinsipnya sederhana: kalau pendapatan negara turun, belanja juga harus disesuaikan. Ketika fiskal terlihat dipaksakan, pasar membaca ada risiko, dan itu langsung tercermin pada nilai tukar,” jelasnya.
Selain disiplin anggaran, manajemen utang negara yang kredibel dan transparan juga dinilai krusial. Kebijakan fiskal yang tidak disertai arah pembiayaan yang jelas berisiko menambah tekanan terhadap rupiah dan memperlemah persepsi keberlanjutan ekonomi nasional.
Ekonom tersebut juga menyoroti pentingnya reformasi struktural produktivitas ekonomi. Pemerintah didorong untuk memperkuat sektor industri padat karya dan pertanian sebagai basis ekonomi riil yang menyerap tenaga kerja dan memperbaiki neraca transaksi berjalan.
“Tanpa penguatan sektor riil, stabilitas nilai tukar hanya bersifat semu. Rupiah yang kuat harus ditopang oleh struktur ekonomi yang produktif, bukan sekadar oleh cadangan devisa,” tegasnya.
Kebijakan anggaran dinilai perlu lebih realistis dan berkelanjutan, termasuk dengan mengevaluasi program-program yang berpotensi membebani fiskal dalam jangka menengah dan panjang. Pasar, menurutnya, sangat sensitif terhadap sinyal pemborosan atau ketidakhati-hatian fiskal.
Lebih lanjut, stabilitas nilai tukar dipandang bukan hanya soal angka di layar perdagangan valuta asing, melainkan cerminan kehati-hatian fiskal, kredibilitas politik ekonomi, dan kekuatan struktur ekonomi nasional secara menyeluruh.
“Optimisme kebijakan tidak boleh dibangun dengan menutup mata terhadap realitas yang rapuh. Optimisme justru lahir dari pengakuan jujur atas masalah dan keberanian melakukan koreksi,” ujarnya.
Ia menegaskan, intervensi BI tetap merupakan bagian penting dari bauran kebijakan makroekonomi. Namun, kebijakan tersebut tidak dapat menjadi substitusi bagi disiplin fiskal dan reformasi struktural yang konsisten.
“Kalau masalah struktural diabaikan dan stabilisasi jangka pendek terus dipaksakan, itu bukan optimisme kebijakan. Itu berisiko menjadi ilusi kebijakan yang rapuh,” pungkasnya.