Metronusa News, PALU — Di bawah atap Markas Kodam XXIII/Palaka Wira, arah kebijakan strategis Sulawesi Tengah ditegaskan. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulawesi Tengah menggelar rapat koordinasi strategis pada Kamis (29/01/2026) guna merespons berbagai isu krusial yang dinilai berpotensi mengganggu stabilitas daerah, mulai dari maraknya tambang ilegal hingga ancaman inflasi menjelang Idulfitri 1447 H.
Rapat yang dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Tengah ini tidak sekadar bersifat seremonial. Forum tersebut menjadi ajang konsolidasi lintas sektor—pemerintah daerah, TNI, dan Polri—untuk memastikan agenda pembangunan tidak terhambat oleh persoalan keamanan, hukum, maupun tata kelola sumber daya alam.
Salah satu fokus utama adalah aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di kawasan Poboya. Forkopimda menyepakati dua langkah strategis. Pertama, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah akan menyurati Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) guna mendorong peninjauan dan penciutan wilayah konsesi PT Citra Palu Minerals (CPM), agar sebagian lahan dapat dikelola secara legal oleh masyarakat setempat.
Kedua, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Terpadu. Satgas ini tidak hanya bertugas melakukan penegakan hukum, tetapi juga memutus rantai penggunaan merkuri dan sianida yang dinilai telah berada pada tingkat mengkhawatirkan dan mengancam ekosistem serta kesehatan warga Kota Palu dan sekitarnya.
Forkopimda juga mengeluarkan sinyal tegas terhadap jaringan peredaran narkoba. Dengan melibatkan Badan Narkotika Nasional (BNN) tingkat provinsi dan kabupaten/kota, akan dibentuk Tim Terpadu lintas instansi. Langkah ini diambil menyusul indikasi peredaran narkotika yang semakin terorganisir, sehingga penanganannya akan dilakukan melalui pendekatan represif dan preventif secara simultan.
Selain itu, forum ini turut membahas kesiapan daerah dalam menghadapi implementasi KUHP dan KUHAP baru yang mulai berlaku pada 2026. Penyesuaian regulasi dinilai krusial untuk mencegah kekosongan hukum dalam penanganan konflik dan penegakan hukum di daerah.
Menjelang bulan Ramadhan, Gubernur Sulawesi Tengah juga menginstruksikan pengawasan ketat terhadap rantai pasok dan distribusi bahan pangan. Pengendalian inflasi ditegaskan sebagai prioritas utama guna mencegah praktik spekulasi harga, terlebih di tengah potensi gangguan logistik akibat cuaca ekstrem.
Sebagai tuan rumah, Pangdam XXIII/Palaka Wira menegaskan kesiapan TNI untuk memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah daerah. Sinergi lintas institusi ini diharapkan menjadi benteng kokoh bagi Sulawesi Tengah dalam menghadapi dinamika dan tantangan sepanjang tahun 2026.