MetronusaNews.id |Banten – Koordinator Gerbang HUNTARA mengungkapkan kekhawatiran atas minimnya komunikasi dari Kepala Bidang (Kabid) Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Banten terkait rencana pembangunan pengerasan jalan di kawasan Hunian Sementara (Huntara) Cigobang, Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak.
Pembangunan jalan tersebut rencananya akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan menjadi salah satu harapan masyarakat setempat.
Namun demikian, pihak relawan menilai komunikasi dari pihak terkait masih belum maksimal, terutama setelah audiensi yang digelar pada bulan Ramadan lalu.
“Kabid Perumahan saat ini terkesan mengabaikan komunikasi dengan masyarakat terkait tindak lanjut pasca audiensi mengenai pengerasan jalan Huntara. Padahal, masih banyak hal yang perlu dijelaskan secara terbuka,” ujar koordinator dalam keterangannya, Sabtu (28/03/2026).
Menurutnya, keterbukaan informasi sangat penting agar masyarakat mengetahui perkembangan proyek secara jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Selain itu, koordinator juga menyinggung nama Suhadi yang dikaitkan dengan sejumlah permasalahan dalam proyek sebelumnya. Meski demikian, pihaknya berharap persoalan tersebut tidak kembali terjadi dalam rencana pembangunan yang akan datang.
“Kami menyadari adanya berbagai persoalan yang sempat menyeret nama Suhadi dalam sejumlah proyek di Banten. Namun, kami berharap ke depan seluruh proses berjalan sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku,” ujarnya.
Ia juga menegaskan agar kondisi tersebut tidak sampai memicu reaksi berlebihan dari masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat terdampak harus mengambil langkah ekstrem, seperti meminta pemecatan secara sepihak. Yang terpenting adalah pembangunan Huntara sebagai kewenangan Provinsi Banten dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat nyata,” tambahnya.
Relawan Gerbang HUNTARA mengaku telah beberapa kali berupaya menghubungi pihak Kabid Perumahan Perkim Provinsi Banten guna meminta kejelasan informasi.Namun hingga saat ini, respons yang diterima dinilai belum memuaskan.
Mereka pun berharap pemerintah segera memberikan penjelasan yang transparan terkait progres pembangunan serta solusi atas berbagai kendala yang ada.
Hingga berita ini ditayangkan, redaksi masih membuka ruang hak jawab kepada pihak terkait guna memberikan klarifikasi dan penjelasan yang berimbang.