MetronusaNews.id | Papua Barat Daya — Polemik yang melibatkan sejumlah lembaga representasi Papua seperti Majelis Rakyat Papua (MRP), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI utusan Papua, serta DPR jalur Otonomi Khusus (Otsus) mendapat sorotan dari kalangan pemuda.
Ketua KAPP terpilih Papua Barat Daya, Nikodemus Atanay, mengajak para elit politik Papua untuk menghentikan sikap saling menyerang dan meninggalkan ego sektoral demi memperjuangkan kepentingan masyarakat Papua.
Menurutnya, para wakil rakyat yang berada di lembaga-lembaga strategis tersebut seharusnya fokus memperjuangkan aspirasi masyarakat, terutama Orang Asli Papua (OAP) yang saat ini masih menghadapi berbagai persoalan serius.
“Sebagai utusan rakyat yang duduk di lembaga tinggi seperti DPD RI, MRP, maupun DPR jalur Otsus, sudah saatnya merapatkan barisan dan kembali pada tugas utama, yaitu memperjuangkan hak-hak dasar masyarakat Papua,” ujar Nikodemus Atanay kepada MetronusaNews, Sabtu.
Ia menilai kondisi masyarakat Papua saat ini masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari krisis ekonomi, keterbatasan pembangunan, hingga persoalan keamanan yang menyebabkan terjadinya pengungsian di sejumlah wilayah Papua.
Karena itu, ia meminta para elit politik menghentikan konflik yang tidak produktif dan mulai bersinergi untuk menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.
“Perjuangan hak-hak dasar OAP sangat penting. Kami sebagai generasi muda Papua berharap para elit politik tidak lagi saling menyerang, tetapi fokus memperjuangkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Papua, baik OAP maupun non-Papua yang hidup di Tanah Cenderawasih,” tegasnya.
Nikodemus juga menilai perbedaan pandangan di antara para pemimpin daerah merupakan hal yang wajar dalam sistem demokrasi. Namun, perbedaan tersebut seharusnya dijadikan bahan evaluasi untuk mencari solusi terbaik, bukan justru memperlebar konflik.
Menurutnya, MRP memiliki peran strategis dalam menjaga nilai-nilai budaya serta memperjuangkan kepentingan masyarakat adat Papua, sementara DPR jalur Otsus bertugas mengawasi serta mengevaluasi implementasi kebijakan otonomi khusus agar tepat sasaran.
Di sisi lain, anggota DPD RI utusan Papua memiliki peran penting dalam menyuarakan aspirasi masyarakat Papua di tingkat nasional.
“Jika ketiga lembaga ini mampu bekerja secara sinergis, maka akan menjadi kekuatan besar untuk menjawab berbagai tantangan di Papua, mulai dari pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan,” jelasnya.
Sebagai pemuda asal Maybrat, Nikodemus berharap semangat persatuan dan kesatuan dapat menjadi landasan bagi seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama membangun Papua yang lebih adil, maju, dan sejahtera.
Ia juga menekankan bahwa pembangunan Papua tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga formal, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat, termasuk pemuda, perempuan, serta tokoh adat dan tokoh masyarakat.
“Pemuda adalah agen perubahan dengan energi dan gagasan baru. Perempuan juga memiliki peran penting dalam membangun kesejahteraan keluarga dan komunitas. Semua elemen harus dilibatkan agar tidak ada yang tertinggal dalam proses pembangunan Papua,” ungkapnya.
Sebagai langkah konkret, Nikodemus mengusulkan adanya koordinasi rutin antar lembaga, pembentukan tim kerja bersama untuk menangani isu-isu strategis, serta penyusunan peta jalan pembangunan Papua yang terarah dan berpihak pada kepentingan rakyat.
“Tidak ada ruang untuk perselisihan yang tidak produktif. Masa depan generasi Papua ada di tangan kita semua,” pungkasnya.