Metronusa News, Lebak, Banten | Forum Warga Bersatu (Forwatu) Banten mengeluarkan desakan tegas kepada pemerintah pusat dan daerah agar segera mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan kelas Penerima Bantuan Iuran (PBI) bagi masyarakat yang terdampak penonaktifan. Menurut mereka, akses layanan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara yang tidak boleh diambil alih karena masalah verifikasi data.Senin(09/02/2026).
Dalam siaran pers yang diterima hari ini, Ketua Umum Forwatu Banten menyampaikan bahwa sejumlah kasus ditemukan di berbagai daerah di Banten, di mana masyarakat yang secara faktual masih tergolong kurang mampu kehilangan akses layanan kesehatan setelah kepesertaannya dinonaktifkan.
“Kesehatan bukan barang mewah yang hanya bisa dinikmati oleh mereka yang mampu. Ini adalah hak dasar yang harus dijamin negara.” ujar Arwan.
Forwatu Banten juga menekankan bahwa proses verifikasi data yang dilakukan kemarin dinilai belum optimal, sehingga banyak pihak yang layak mendapatkan bantuan justru terlewatkan. Selain itu, kurangnya sosialisasi yang jelas membuat masyarakat bingung dan kesulitan untuk melakukan proses reaktivasi.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera melakukan re-verifikasi yang lebih akurat dan transparan, sekaligus mengaktifkan kembali kepesertaan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan. Juga perlu dilakukan sosialisasi menyeluruh agar masyarakat paham prosedur yang harus ditempuh,” tambahnya.
Sebagai alternatif sementara, Forwatu juga mengajak pemerintah daerah Banten untuk segera mengambil langkah antisipatif, seperti mencakup biaya kesehatan masyarakat terdampak melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga masalah data teratasi dengan baik.
“Seperti halnya yang dilakukan oleh Dedi Mulyadi Gubernur Jawa Barat yang mengambil langkah cepat merespons penonaktifan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) oleh Kementerian Sosial (Kemensos) pada Februari 2026.” Lanjutnya saat Memimpin Rapat Kajian Issue Publik di Sekretariat Forwatu Banten.
“Langkah utama Gubernur Jawa Barat adalah dengan mengambil alih pembiayaan warga kurang mampu yang terdampak, khususnya bagi pasien penyakit kronis. Maka segeralah Pemprov Banten ambil langkah yang lebih Solutif karena Kesehatan merupakan Hak Dasar yang tidak boleh diabaikan.” Tutup Arwan.
𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘴𝘢𝘯𝘨𝘢𝘵 𝘮𝘦𝘯𝘥𝘶𝘬𝘶𝘯𝘨 𝘥𝘦𝘯𝘨𝘢𝘯 𝘯𝘪𝘢𝘵 𝘧𝘰𝘳𝘸𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯 (𝘧𝘰𝘳𝘶𝘮 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯) 𝘥𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘩𝘢𝘭 𝘪𝘯𝘪 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘴𝘦𝘣𝘢𝘨𝘢𝘪 𝘣𝘢𝘨𝘪𝘢𝘯 𝘥𝘢𝘳𝘪 𝘢𝘯𝘨𝘨𝘰𝘵𝘢 𝘧𝘰𝘳𝘸𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯 (𝘧𝘰𝘳𝘶𝘮 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘣𝘦𝘳𝘴𝘢𝘵𝘶 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯 ) 𝘫𝘶𝘨𝘢 𝘮𝘦𝘸𝘢𝘬𝘪𝘭𝘪 𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘴𝘢𝘺𝘢 𝘥𝘪 𝘥𝘦𝘴𝘢 𝘴𝘶𝘬𝘢𝘵𝘢𝘯𝘪 𝘬𝘦𝘤𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘯𝘢𝘴𝘢𝘭𝘢𝘮 𝘭𝘦𝘣𝘢𝘬 𝘣𝘢𝘯𝘵𝘦𝘯.𝘬𝘢𝘳𝘦𝘯𝘢 𝘣𝘢𝘯𝘺𝘢𝘬 𝘯𝘺𝘢 𝘬𝘦𝘭𝘶𝘩𝘢𝘯 𝘸𝘢𝘳𝘨𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘉𝘗𝘑𝘚 𝘗𝘉𝘐 𝘯𝘺𝘢 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘨𝘢𝘬 𝘢𝘬𝘵𝘪𝘱.𝘮𝘢𝘴𝘺𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘵 𝘬𝘦𝘤𝘪𝘭 𝘺𝘢𝘯𝘨 𝘴𝘦𝘭𝘢𝘭𝘶 𝘧𝘪 𝘣𝘶𝘢𝘵 𝘴𝘶𝘴𝘢𝘩 𝘰𝘭𝘦𝘩 𝘱𝘦𝘮𝘦𝘳𝘪𝘯𝘵𝘢𝘩 𝘵𝘢𝘬 𝘢𝘥𝘢 𝘵𝘦𝘱𝘢𝘵 𝘶𝘯𝘵𝘶𝘬 𝘮𝘦𝘯𝘨𝘢𝘥𝘶