MetronusaNews.id | CILACAP – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini, giliran Bupati Cilacap, Syamsul Auliya Rachman, yang diamankan dalam operasi senyap yang digelar tim penyidik KPK pada Jumat (13/3/2026).
Dalam operasi tersebut, tim KPK disebut mengamankan sedikitnya 27 orang, yang terdiri dari pejabat Pemerintah Kabupaten Cilacap, aparatur penyelenggara negara, hingga pihak swasta yang diduga berkaitan dengan proyek di lingkungan pemerintah daerah.
Informasi yang dihimpun dari berbagai sumber menyebutkan, OTT tersebut berkaitan dengan dugaan praktik suap proyek pemerintah daerah yang diduga melibatkan sejumlah pejabat strategis di lingkungan Pemkab Cilacap.
Barang Bukti Uang Tunai Diamankan
Dalam operasi tersebut, penyidik KPK juga mengamankan barang bukti berupa uang tunai yang diduga berkaitan dengan transaksi suap.
Jumlah uang yang disita masih dalam proses penghitungan oleh tim penyidik.
Selain uang tunai, penyidik juga menyita sejumlah dokumen terkait proyek dan komunikasi yang diduga menjadi bagian dari transaksi ilegal tersebut.
Sejumlah Pejabat Pemkab Ikut Terseret
Selain Bupati Cilacap, sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap turut diamankan dalam operasi tersebut.
Beberapa nama pejabat yang disebut ikut diperiksa antara lain berasal dari unsur:
*Sekretariat Daerah
*Dinas Kominfo
*Dinas Sosial
*Dinas PMD
*Dinas Perdagangan dan UMKM
Para pihak yang diamankan sempat menjalani pemeriksaan awal di Jawa Tengah sebelum akhirnya dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lanjutan di Gedung Merah Putih KPK.
Status Hukum Masih Ditentukan
Hingga berita ini diturunkan, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif terhadap pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Sesuai prosedur hukum, KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum para pihak, apakah akan ditetapkan sebagai tersangka atau tidak.
Juru bicara KPK menyatakan pihaknya akan menyampaikan konstruksi perkara secara resmi setelah proses pemeriksaan awal selesai.
Alarm Keras Korupsi Kepala Daerah
OTT terhadap Bupati Cilacap menambah panjang daftar kepala daerah yang terjerat operasi tangkap tangan oleh KPK dalam beberapa tahun terakhir.
Praktik suap proyek pemerintah daerah kembali menjadi sorotan publik karena dinilai merugikan keuangan negara dan berpotensi menghambat pembangunan daerah.
Sejumlah pengamat antikorupsi menilai kasus ini harus diusut hingga tuntas, termasuk menelusuri kemungkinan adanya jaringan mafia proyek di lingkungan pemerintahan daerah.
Publik Desak KPK Bongkar Aliran Dana
Sejumlah elemen masyarakat sipil mendesak KPK untuk mengusut tuntas kasus ini hingga ke akar-akarnya, termasuk menelusuri aliran dana dan pihak-pihak lain yang diduga terlibat.
Kasus ini juga menjadi pengingat bahwa praktik korupsi di level pemerintah daerah masih menjadi ancaman serius bagi tata kelola pemerintahan yang bersih.
Publik kini menunggu langkah tegas KPK untuk mengungkap siapa saja pihak yang menikmati aliran dana dari dugaan suap proyek tersebut.
MetronusaNews.id akan terus menelusuri perkembangan kasus ini.