MetronusaNews.id | Labuhanbatu – Gelombang desakan publik di Kabupaten Labuhanbatu menguat. Masyarakat meminta Inspektorat Daerah segera turun tangan melakukan audit menyeluruh terkait dugaan penyimpangan penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Rantau Utara.
Sorotan ini mencuat akibat ketimpangan mencolok antara besarnya anggaran yang digelontorkan dengan kondisi riil fasilitas yang diterima siswa sepanjang Tahun Anggaran 2023 hingga 2024.
Anggaran Membengkak, Fasilitas Tak Sejalan
Berdasarkan data yang dihimpun, lonjakan anggaran paling signifikan terjadi pada pos pengembangan perpustakaan. Pada Tahun Anggaran 2023 tercatat sebesar Rp232,9 juta dan meningkat menjadi Rp259,3 juta pada Tahun Anggaran 2024.
Namun fakta di lapangan justru berbanding terbalik. Meski total anggaran mendekati setengah miliar rupiah untuk pengadaan buku, para siswa masih harus “kongsi” atau berbagi buku pelajaran karena keterbatasan jumlah yang tersedia.
Sejumlah Pos Anggaran Disorot
Tak hanya perpustakaan, sejumlah pos lain juga dinilai tidak transparan dan minim dampak nyata:
-Asesmen/Evaluasi: Rp88,7 juta (2023) dan Rp46,9 juta (2024), tanpa kejelasan kegiatan yang dirasakan publik.
-Administrasi: Rp90,6 juta (2023) dan Rp40 juta (2024), namun laporan penggunaan sulit diakses.
-Pemeliharaan: Rp28,3 juta (2023) dan Rp59,5 juta (2024), tanpa perubahan signifikan pada sarana sekolah.
Tokoh Masyarakat Angkat Suara
Seorang tokoh masyarakat Labuhanbatu mengaku kecewa terhadap pengelolaan anggaran di sekolah yang dipimpin Kepala Sekolah Sri Zuliani.
“Anggaran besar seharusnya berdampak pada kualitas belajar. Tapi kenyataannya siswa masih kekurangan buku. Ini menyangkut masa depan anak-anak kita dan kredibilitas pemerintah daerah,” ujarnya, Selasa (1/4).
Ia juga menegaskan agar Inspektorat bekerja profesional, transparan, dan tidak tebang pilih dalam menangani kasus ini.
Tuntutan Audit Menyeluruh
Masyarakat mendesak agar audit dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar formalitas administratif. Mereka meminta adanya penelusuran mendalam untuk memastikan apakah terdapat indikasi penyimpangan, termasuk potensi kerugian negara.
“Jika terbukti ada pelanggaran, harus ditindak tegas. Jangan sampai uang negara yang seharusnya untuk pendidikan justru tidak tepat sasaran,” tegas warga.
Menunggu Klarifikasi Resmi
Hingga berita ini diturunkan, pihak SMP Negeri 3 Rantau Utara maupun kepala sekolah belum memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan tersebut.
Publik kini menanti langkah konkret Inspektorat Kabupaten Labuhanbatu untuk membuka secara terang benderang penggunaan dana BOS di sekolah tersebut.