Metronusa News, LABUHANBATU SELATAN | Situasi di Desa Tanjung Mulia, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, kian memanas. Setelah sebelumnya warga memprotes aktivitas truk bermuatan berlebih (overload) yang melintasi jalan desa, pada Selasa (27/1/2026) dua unit kendaraan berat jenis tronton kembali terpantau nekat masuk ke jalur pemukiman menuju area operasional PT Umbul Mas Wisesa.
Masuknya kendaraan bertonase besar tersebut memicu konfrontasi langsung antara warga, awak media, dan pihak perusahaan. Warga menilai aktivitas ini sebagai bentuk pengabaian terang-terangan terhadap aturan batas beban jalan desa yang dinilai tidak mampu menahan beban kendaraan berat.
Berdasarkan bukti fisik berupa surat jalan dari CV Moga Jaya Abadi tertanggal 21 Januari 2026 yang berhasil didokumentasikan di lokasi, tercantum jelas bahwa penerima material adalah PT Umbul Mas Wisesa yang beralamat di Desa Tanjung Mulia. Dalam dokumen tersebut, kendaraan bernomor polisi B 9631 TYZ yang dikemudikan Adi Sudarto mengangkut material konstruksi dengan jenis kemasan tronton.
Kehadiran dua unit kendaraan sejenis secara bersamaan dinilai warga sebagai tindakan ugal-ugalan dan berpotensi mempercepat kerusakan infrastruktur jalan desa yang selama ini digunakan masyarakat.
Upaya konfirmasi yang dilakukan warga bersama awak media di lokasi justru berujung ricuh. Saat dimintai penjelasan terkait izin melintas dan dampak kerusakan jalan, Irwan Harahap, yang disebut-sebut sebagai Humas PT Umbul Mas Wisesa, menunjukkan sikap reaktif.
Adu mulut sempat terjadi melalui sambungan telepon. Alih-alih memberikan klarifikasi administratif atau menunjukkan surat izin resmi dari instansi berwenang, oknum Humas tersebut justru melontarkan kalimat bernada ancaman.
“Ku gas kau nanti, Fin!” bentak Irwan Harahap, disaksikan warga dan wartawan, yang dinilai sebagai bentuk intimidasi terhadap pihak yang mempertanyakan kepatuhan perusahaan terhadap aturan jalan desa.
Sikap arogan tersebut semakin menyulut kemarahan warga Desa Tanjung Mulia. Masyarakat menilai PT Umbul Mas Wisesa tidak hanya berpotensi merusak infrastruktur desa melalui kendaraan overload, tetapi juga memperlihatkan etika komunikasi yang buruk terhadap masyarakat lokal.
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Desa Tanjung Mulia menegaskan tidak pernah memberikan izin maupun melakukan koordinasi terkait penggunaan jalan desa oleh kendaraan bertonase berlebih milik perusahaan. Warga pun mendesak pemerintah daerah serta instansi terkait untuk segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas atas dugaan pelanggaran batas tonase tersebut.
Masyarakat berharap adanya langkah konkret berupa mediasi terbuka dan solusi win-win yang tidak mengorbankan fasilitas publik. Warga menilai penanganan serius sangat diperlukan agar konflik horizontal tidak terus berlarut dan berpotensi memicu gejolak sosial yang lebih besar di kemudian hari.