MetronusaNews.id | Jakarta – Nama Komisaris Jenderal Polisi (Purn) Susno Duadji pernah menjadi sorotan nasional dalam dinamika penegakan hukum di Indonesia. Perwira tinggi Polri ini dikenal luas publik saat menjabat sebagai Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri pada periode 2009–2010.
Lahir di Pagar Alam, Sumatera Selatan, 1 Juli 1954, Susno meniti karier panjang di institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Ia sempat menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya Kapolda Jawa Barat sebelum dipercaya memimpin Bareskrim Polri—posisi yang menjadi salah satu pucuk tertinggi dalam struktur penegakan hukum kepolisian.
Mencuat dalam Isu Mafia Hukum
Nama Susno Duadji mencuat ke ruang publik ketika secara terbuka mengungkap dugaan praktik mafia hukum dan makelar kasus (markus) di internal aparat penegak hukum.
Pernyataan tersebut memicu polemik besar dan menjadi bagian dari dinamika penegakan hukum nasional pada akhir dekade 2000-an.
Langkahnya saat itu dinilai sebagian kalangan sebagai bentuk keberanian membongkar praktik menyimpang di internal institusi. Namun, di sisi lain, pernyataannya juga memicu kontroversi dan perdebatan luas di ruang publik.
Terseret Kasus Hukum
Tak lama setelah tak lagi menjabat sebagai Kabareskrim, Susno Duadji menghadapi persoalan hukum. Ia terseret dalam kasus dugaan korupsi terkait PT Salmah Arowana Lestari serta perkara dana pengamanan Pilkada Jawa Barat 2008.
Pada 2012, Mahkamah Agung menjatuhkan vonis bersalah dan hukuman pidana penjara terhadap Susno. Proses eksekusi sempat menjadi perhatian publik sebelum akhirnya ia menjalani masa hukuman sesuai putusan pengadilan.
Kiprah Pasca Pensiun
Setelah menyelesaikan masa pidana dan pensiun dari kepolisian, Susno Duadji beberapa kali muncul dalam diskusi publik sebagai pengamat hukum dan keamanan. Ia kerap menyampaikan pandangan terkait reformasi institusi penegak hukum serta dinamika pemberantasan korupsi.
Perjalanan karier dan kasus hukum yang melibatkan Susno Duadji menjadi bagian dari catatan penting dalam sejarah reformasi penegakan hukum di Indonesia. Sosoknya hingga kini tetap dikenang sebagai figur yang berada di persimpangan antara keberanian mengungkap dugaan penyimpangan dan kontroversi hukum yang menimpanya.