Metronusa News, CILACAP – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi balita di Desa Karangtengah, Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, menuai protes keras. Selain munculnya dugaan pungutan liar (pungli) oleh oknum kader, komposisi menu yang diberikan dinilai tidak sesuai dengan peraturan standar gizi bagi anak usia di bawah lima tahun.
Kronologi Dugaan Pungli
Keresahan ini bermula ketika seorang orang tua dari balita berusia 1,5 tahun dimintai uang sebesar Rp1.000 oleh oknum kader saat mengambil jatah makanan di kediaman kader tersebut. Karena keberatan dan merasa menu yang diberikan tidak disukai anaknya, orang tua tersebut sempat berhenti mengambil jatah MBG.
Namun, oknum kader tetap mengantarkan makanan tersebut langsung ke rumah penerima. Secara mengejutkan, permintaan uang justru meningkat menjadi Rp2.000 per porsi dengan dalih biaya antar. Hal ini memicu kekecewaan mendalam hingga orang tua tersebut mengunggah keluhannya ke media sosial hingga viral.
Menu MBG yang Menjadi Sorotan Berdasarkan keterangan warga, menu yang diterima untuk anak usia 1,5 tahun tersebut terdiri dari Mie, Sosis, Tempe, Timun, dan potongan Semangka. Komposisi ini dianggap jauh dari standar pemenuhan gizi balita yang seharusnya menjadi prioritas program.
Secara aturan, menu MBG untuk balita wajib mengikuti pedoman kesehatan nasional, antara lain:
Prioritas Protein Hewani: Harus mengandung protein hewani berkualitas (seperti telur, ikan, atau daging) untuk pencegahan stunting.
Batasi Makanan Olahan: Menghindari penggunaan produk ultra-proses seperti sosis dan mie yang tinggi natrium serta pengawet.
Keseimbangan Gizi: Menu harus mencakup karbohidrat, lemak sehat, dan serat yang teksturnya disesuaikan dengan kemampuan cerna anak usia 1,5 tahun.
Klarifikasi Pihak Penyuplai
Pada Senin sore (06/04/2026), pihak penyuplai MBG melakukan mediasi dengan warga yang mengunggah keluhan tersebut. Dalam pertemuan itu, pihak penyuplai menegaskan bahwa program ini 100% gratis bagi masyarakat.
Pihak penyuplai juga memberikan pernyataan mengejutkan bahwa mereka sebenarnya sudah membayarkan uang sebesar Rp1.000 per porsi kepada pihak kader sebagai biaya operasional distribusi. Pihak penyuplai sangat menyayangkan jika masih ada pungutan tambahan yang dibebankan kepada warga.
Upaya Konfirmasi Lanjutan Kasus ini telah menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat Desa Karangtengah. Hingga berita ini dimuat, pihak-pihak terkait lainnya masih terus dihubungi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Awak media masih berupaya melakukan klarifikasi mendalam guna memastikan kebenaran fakta di lapangan serta mencari solusi atas permasalahan distribusi ini.
Warga mendesak agar instansi terkait, baik tingkat kecamatan maupun Kabupaten Cilacap, segera turun tangan untuk melakukan evaluasi total agar program nasional ini tepat sasaran dan bebas dari praktik pungli.
(Tim)