MetronusaNews.id | Pesisir Barat – Bupati Kabupaten Pesisir Barat, Dedi Irawan, menyampaikan rekomendasi dan catatan atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Pesisir Barat tahun anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Pesisir Barat yang digelar di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (9/04/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD, Mad Muhizar, S.H., didampingi Wakil Ketua II DPRD, Muhammad Amin Basri, S.M., serta dihadiri 20 dari 25 anggota DPRD. Turut hadir Wakil Bupati Pesisir Barat, Irawan Topani, S.H., M.Kn., Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ir. Armand Achyuni, unsur Forkopimda, perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para camat, serta anggota TP-PKK dan DWP Pesisir Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Dedi Irawan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD atas terselenggaranya rapat paripurna tersebut. Ia menjelaskan bahwa agenda ini merupakan rangkaian akhir dari proses penyampaian dan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025, setelah sebelumnya dilakukan penyampaian nota pengantar serta pembahasan antara Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
“Rapat paripurna DPRD dengan agenda penyampaian rekomendasi ini merupakan wujud check and balance serta sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai representasi rakyat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,” ungkap Bupati.
Lebih lanjut, Bupati menyampaikan bahwa seluruh rekomendasi DPRD terhadap LKPJ telah dicermati secara seksama oleh pemerintah daerah. Ia juga mengapresiasi berbagai masukan, kritik, dan saran yang disampaikan secara konstruktif demi peningkatan kualitas pembangunan daerah ke depan.
“Saya selaku kepala daerah bersama seluruh jajaran perangkat daerah telah mencatat seluruh rekomendasi tersebut. Kami mengucapkan terima kasih atas koreksi, kritik membangun, serta catatan yang disampaikan secara lugas dan terukur demi perbaikan pembangunan di tahun-tahun mendatang,” tegasnya.
Berdasarkan catatan pemerintah daerah, sejumlah rekomendasi yang menjadi perhatian utama antara lain:
1. Optimalisasi peningkatan pendapatan daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD).
2. Optimalisasi belanja PPPK paruh waktu.
3. Peningkatan pengawasan, pemanfaatan, dan pemeliharaan aset daerah.
4. Penguatan pengawasan sektor infrastruktur, penataan ruang, dan lingkungan hidup.
5. Peningkatan kualitas dokumen LKJP.
6. Penguatan pengawasan perizinan, infrastruktur, promosi, kapasitas SDM, serta pengelolaan destinasi wisata.
7. Optimalisasi sektor ketahanan pangan, pelayanan publik, dan pelayanan sosial.
Bupati juga menekankan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah agar menjadikan rekomendasi DPRD sebagai acuan penting dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, baik untuk tahun berjalan maupun tahun-tahun mendatang.
“Seluruh rekomendasi ini harus menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Pesisir Barat,” ujarnya.
Ia turut mengakui bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah masih belum sepenuhnya optimal dan masih perlu ditingkatkan.
“Dengan dukungan DPRD serta seluruh lapisan masyarakat, kami akan terus berupaya merealisasikan target pembangunan demi terwujudnya Pesisir Barat yang lebih baik,” pungkasnya.
Di akhir penyampaiannya, Bupati berharap seluruh upaya pembangunan daerah mendapat petunjuk dan kemudahan dari Allah SWT, demi kemajuan Negeri Para Saibatin dan Ulama yang dicintai bersama.