MetronusaNews.id | Washington DC – Pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika Serikat resmi menandatangani Perjanjian Perdagangan Timbal Balik bertajuk “Toward a New Golden Age for the US–Indonesia Alliance” di Washington DC, Kamis (19/2/2026).
Penandatanganan tersebut menandai babak baru hubungan ekonomi bilateral kedua negara, sekaligus menegaskan komitmen memperkuat kerja sama perdagangan dan investasi berbasis prinsip resiprokal atau saling menguntungkan.
Dalam kesepakatan tersebut, kedua negara juga sepakat menjadikan Council of Trade and Investment (CTI) sebagai forum utama dialog ekonomi RI–AS. Forum ini akan difungsikan sebagai wadah strategis untuk membahas berbagai isu perdagangan, investasi, serta penyelarasan kebijakan di tingkat tinggi secara berkala.
Perdagangan Lebih Seimbang dan Terbuka
Perjanjian perdagangan resiprokal ini diarahkan untuk meningkatkan akses pasar bagi produk unggulan kedua negara, sekaligus mengurangi hambatan tarif dan non-tarif secara bertahap. Prinsip keseimbangan manfaat menjadi landasan utama dalam implementasinya.
Langkah tersebut diharapkan mampu mendorong peningkatan volume perdagangan bilateral, memperluas peluang ekspor Indonesia, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan transparan.
Fokus pada Sektor Strategis
Kerja sama ekonomi RI–AS dalam kesepakatan ini mencakup sejumlah sektor prioritas, antara lain:
-Penguatan rantai pasok mineral kritis dan hilirisasi industri;
-Energi bersih dan percepatan transisi energi;
-Ekonomi digital dan pengembangan teknologi;
‘Pemberdayaan UMKM dan peningkatan kapasitas ekspor.
Melalui penguatan CTI, kedua negara juga berkomitmen menyelesaikan hambatan teknis perdagangan secara konstruktif dan mempercepat realisasi investasi di sektor-sektor strategis.
Perkuat Kemitraan Strategis
Amerika Serikat merupakan salah satu mitra dagang utama Indonesia. Dengan penandatanganan perjanjian ini, kedua negara menargetkan penguatan kemitraan ekonomi jangka panjang yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap dinamika global.
Pemerintah Indonesia menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi memperluas akses pasar internasional sekaligus memperkokoh posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
(BPMI SETPRES)