Dedi Sitorus: Demokrasi Indonesia Sedang Diuji, Publik Tak Boleh Diam

  • Bagikan
Dokumentasi gambar AI

Metronusa News, Jakarta — Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dedi Sitorus, melontarkan kritik tajam terhadap kondisi demokrasi Indonesia saat ini. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam diskusi publik “Faisal Uncensored” yang digelar beberapa waktu lalu, yang membahas dinamika kekuasaan dan arah demokrasi nasional.
Dalam forum tersebut, Dedi menilai bahwa demokrasi Indonesia tengah menghadapi tekanan serius, ditandai dengan melemahnya etika kekuasaan, berkurangnya mekanisme pengawasan, serta munculnya praktik-praktik politik yang dinilai menjauh dari semangat konstitusi.
“Demokrasi tidak boleh hanya dimaknai sebagai prosedur elektoral semata. Ketika etika diabaikan dan hukum diterapkan secara tidak adil, maka demokrasi sedang berada dalam ancaman,” ujar Dedi dalam diskusi tersebut.
Ia menyoroti kecenderungan pelemahan checks and balances, serta meningkatnya konflik kepentingan dalam pengambilan kebijakan publik. Menurutnya, situasi tersebut berpotensi melahirkan preseden buruk bagi tata kelola negara jika tidak dikritisi secara terbuka.
Dedi juga menegaskan bahwa ruang kritik merupakan elemen vital demokrasi. Ia mengingatkan agar negara tidak alergi terhadap perbedaan pandangan dan suara kritis dari masyarakat.
“Ketika kritik dibungkam dan kekuasaan dibiarkan tanpa kontrol, maka demokrasi hanya tinggal nama,” tegasnya.
Lebih lanjut, Dedi mengajak masyarakat sipil, akademisi, dan media independen untuk tetap aktif mengawal jalannya demokrasi. Ia menilai, peran publik sangat penting untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan dan memastikan negara tetap berjalan sesuai prinsip keadilan dan hukum.
Dalam konteks transisi kepemimpinan nasional, Dedi mengingatkan agar proses tersebut tidak meninggalkan warisan masalah demokrasi. Ia menekankan bahwa pergantian kekuasaan seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat institusi demokrasi, bukan sebaliknya.
“Yang dipertaruhkan bukan hanya kekuasaan hari ini, tetapi masa depan demokrasi dan kepercayaan publik terhadap negara,” pungkasnya.

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *